KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji mengingatkan jajarannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) tentang beberapa hal di momen acara Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Hotel Golden Tulip, Rabu (14/12/2022).

Salah satunya, soal pentingnya para pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar untuk mematuhi kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Midji-sapaan karibnya bahkan siap mencopot jabatan dari pejabat yang tidak melaporkan LHKPN.

“Kalau sampai ada yang terlambat apalagi tidak menyampaikan LHKPN ini akan saya copot (jabatannya), ini kalau saya copot langsung. Walaupun aturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) susah tetapi akan saya lalukan,” tegasnya saat memberikan sambutan.

Menurutnya, pejabat harus menyampaikan LHKPN apa adanya, dan ia meminta agar aturan tentang kewajiban LHKPN ini dihormati. “Saya minta semua menghormati itu. Kami juga tahun depan akan mensosialisasikan peringatan hari anti korupsi ini kepada generasi muda,” ungkapnya.

Generasi muda lanjut dia, penting untuk diedukasi sejak dini tentang pencegahan korupsi. Sebab generasi mudah lah nanti yang bakal melanjutkan kepemimpinan di daerah ini.

“Yang saya khawatirkan sumber daya alam (SDA) Kalbar ini habis, akan tetapi masyarakatnya belum mandiri. Itu yang menjadi masalah, sehingga kualitas SDM harus menjadi perhatian. Biar sumber daya alam tidak ada, akan tetapi kita memiliki SDM yang luar biasa,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Midji juga sempat menyinggung soal nilai Monitoring Center For Prevention (MCP). Ia menargetkan untuk tahun ini nilai MCP Kalbar sudah bisa di angka 92.

“Target saya MCP itu 92, kemarin evaluasi awal baru 84, lalu sudah 89, ternyata ada beberapa (penilaian) yang baru dimasukkan, akan tetapi belum ditambahkan,” katanya.

Terkait pencegahan korupsi, orang nomor satu di Kalbar itu juga memastikan dalam penempatan para pejabat di seluruh perangkat daerah di Pemprov Kalbar, tidak ada satupun yang sampai harus mengeluarkan uang. Hal itu penting untuk menjaga integritas pemimpin di hadapan pejabat yang ditunjuk.

“Saya pastikan, kalau ada satu saja, buktikan, dari dia menduduki jabatan dengan memberikan duit, (kalau ada) saya berhenti dari jabatan gubernur,” ucapnya.

Mengenai anggaran, Midji juga memastikan tidak ada anggaran di satu perangkat daerah pun yang pernah diarahkannya untuk kepentingan politik secara pribadi. Bahkan dari unsur keluarga, mulai dari istri, anak, dan menantu, tidak ada yang pernah berurusan dengan proyek pemerintah.

“Saya pastikan tidak ada, cari saja ada tidak, saya punya perusahaan mana ada. Saya hanya memastikan yang mengerjakan proyek untuk kepentingan publik harus perusahaan yang bonafit. Wajarkan itu, masalahnya gedung publik kalau dikerjakan sembarangan, maka repot kita,” ungkapnya.

Ia juga memastikan tak akan main-main dengan ASN atau pejabat yang melakukan penyimpangan. Sehingga jika dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada temuan material, ia meminta pejabat yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri.

“Saya serius tidak main-main harus mengundurkan diri, tanggung jawab moril harus ada, saya tidak mau itu,” pungkasnya. (Jau)