KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyoroti kerusakan jalan Nanga Sayan – Sokan, Kota Baru di Kabupaten Melawi yang turut disumbang oleh aktivitas hilir mudiknya ratusan truk-truk pengangkut sawit di wilayah tersebut.

Menurut Gubernur Sutarmidji, perusahaan-perusahaan itu harus turut ikut bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang terjadi.

“Mereka (perusahaan) harusnya merawat tanah yang sawit supaya fungsional. Jangan sampai dia yang merusak jalan dia tak peduli. Kayak kemarin demo di Sintang sampai ke Binjai yang rusak 4 Km. Saya minta kita tangani jalan itu tahun depan selesai sampai Binjai,” tegasnya di Pendopo Gubernur, Selasa (06/12/2022).

Ia mencontohkan, seperti yang terjadi di Binjai, dimana perusahaan yang ada di sekitar lokasi harus ikut membangun jembatan. Karena kalau tidak, maka pilihannya hanya ada dua, yakni Pemprov Kalbar tidak melakukan perbaikan atau dilakukan perbaikan oleh pemprov namun perusahaan tak boleh lagi lewat jalan itu.

“Untuk melakukan peningkatan aspal per satu Km jalan saja biayanya bisa menghabiskan antara Rp 6 – 7 miliar. Kalau panjangnya ada yang sampai 78 Km seperti di Ketapang itu tidak mungkin, dananya dari mana,” jelasnya.

Sementara dikatakan Sutarmidji, Pemprov Kalbar hanya bisa menganggarkan Rp 10 – Rp 30 miliar dalam setahun untuk perbaikan jalan, itupun hanya dapat sekitar 5 Km saja, lantaran anggaran APBD juga dibagi-bagi untuk permasalahan lain, seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Kembali soal kerusakan jalan di Sayan, Sokan, Kobar, Sutarmidji menyampikan, memang penanganannya merupakan kewenangan Pemprov Kalbar.

Kendati anggaran yang diperuntukkan tersedia, namun lantaran melihat tingkat kerusakan jalan yang juga diakibatkan oleh angkutan sawit yang melintasi jalan tersebut, maka anggaran yang ada pun dirasa tidak mencukupi.

“Mereka satu malam bisa 50 – 100 kendaraan sawit yang lewat, bahkan lebih. Terus yang lalu lalang yang harusnya angkutan jalan hanya beban 8 ton dijejali dengan muatan 15 ton. Kalau mereka tak peduli, harusnya mereka buat jalan sendiri, aturannya itu,” jelasnya.

Sutarmidji meminta kepada masyarakat agar jangan hanya mengeluh kalau jalannya rusak, tapi tidak peduli ketika ada truk sawit yang bermuatan 15 ton melintas.

“Harusnya yang seperti itu dimasalahkan, kenapa truk sawit yang lewat membawa muatan sampai 15 ton, padahal beban jalan 8 ton, sehingga yang merusak jalan itu mereka (perusahaan),” tuding Sutarmidji lagi.

Namun demikian ia menyampaikan, bahwa sekarang ini rata-rata perusahaan sawit itu sudah mau berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar. Ia berharap permasalahan yang ada saat segera dicarikan solusi bersama.

“Sekarang rata-rata perusahaan sawit sudah mau berkoordinasi dengan kita dan mau menangani, termasuk di Sayan, mereka sudah memeliharanya dan juga Ketapang. Rata-rata sudah mau berpartisipasi, kalau tidak jangan lewat jalan situ, aturannya dia wajib buat jalan sendiri,” tandas Sutarmidji.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen menjelaskan, bahwa ruas jalan Nanga Sayan – Kota Baru di Kabupaten Melawi yakni sepanjang 25 Km berstatus jalan provinsi.

“Dari 25 Km tersebut, jalan dengan kondisi mantap baru sepanjang 11.65 Km, dan kondisi tidak mantap 13.35 Km,” katanya

Ia melanjutkan, bahwa pada tahun 2022, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan Nanga Sayan- Kota Baru sebesar Rp 17.588.949.000 dengan panjang efektif 3,395 Km, yang mana pada saat ini dalam tahap pelaksanaan.

“Jadi sebagian sudah kita tangani tahun 2022. Selanjutnya juga sudah kita alokasikan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 20 miliar untuk penanganan ruas jalan Nanga Sayan- Kota Baru,” terang Iskandar.

Iskandar membenarkan bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan pihak perkebunan dalam hal penanganan fungsional perbaikan badan jalan di Nanga Sayan – Kota Baru.

“Mereka (perusahaan) saat ini sedang melakukan pemeliharaan fungsional jalan, dengan harapan pada saat Natal, jalan dapat dilewati oleh masyarakat. Kami juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut,” terangnya. (Jau)