KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmijdi menyambut baik berbagai bentuk kerjasama yang akan dijajaki antara Provinsi Kalbar dengan negara-negara Asia Timur yang merupakan anggota BIMP-EAGA. Untuk itu, ia pun akan menindaklanjuti rumusan-rumusan kerjasama yang ada ke pemerintah pusat agar segera dibuatkan regulasinya.

“Kita menawarkan beberapa kerjasama dalam bidang infrastruktur, listrik, keuntungan, kemudian, perdagangan, dan sebagainya. Beberapa kerjasama itu harus disampaikan lewat pusat, kenapa tidak lokal dengan lokal juga? Kita kan terkadang terbentur pada sistem pemerintahan, seperti Indonesia, kebijakan luar negeri itu tetap masih di pusat,” ujarya.

Hal itu dijelaskan Sutarmidji pada pertemuan setingkat gubernur/kepala daerah wilayah BIMP-EAGA, Jumat (25/11/2022).

“Yang tadi dibicarakan itu bagaimana bisa ada regulasi, bisa kerja sama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah dari satu negara. Ini yang sedang kita cari polanya, bagus idenya tapi kadang terbentur dengan sistem pemerintahan dari satu negara BIMP-EAGA dengan negara lain, itu saja,” papar Sutarmidji menambahkan.

Namun pada prinsipnya, lanjut orang nomor satu di Kalbar itu, semua hal yang dibiacarakan dalam pertemuan setingkat gubermur atau kepala wilayah negara-negara tetangga itu sudah satu visi dan satu misi.

“Satu tujuan dan ada kesamaan dalam berbagai hal, termasuk kebutuhan-kebutuhan itu tinggal bagaimana menarik investor dari luar ke negara–ke kawasan satu dan yang lainnya, itu saja,” ujarnya.

Sutarmidji pun mengapresiasi pihak EDB yang juga berkominten untuk terus membantu wilayah atau negara anggota BIMP-EAGA untuk terus berkontribusi bagi percepatan wilayahnya masing masing.

“MoU antar pemerintah daerah dari satu negara ke negara lain sebutulnya bisa dilakukan oleh swasta karena kegiatannya kan ekonomi, perdagangan, industri, infrastruktur, itu bisa dilakukan oleh swasta, sambil melihat dari sistem pemerintah masing masing, memungkinkan atau tidak pemerintah daerahnya dengan pemerintah negara lain bekerjasama,” papar dia.

Secara prinsip, lagi-lagi Sutarmijdi mengemukakan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar berkeinginan meminimalisir atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam kerjasama perdagangan itu. Sebagai contoh kerjasama antara Kalbar dengan Serawak.

“Itu perdagangan masih banyak hamabatan. Bagaimana cara mencari solusi-solusi ini. ketika ada satu hal, masalah, dalam hubungan perdagangan itu harus imbang, jangan ada berat sebelah. Ketimpangan itu merugikan Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Sutarmijdi juga menyatakan, bahwa komoditi-komoditi yang bakal dikerjasamakan sedapat mungkin bisa berbasis lingkungan.

“Yang paling penting adalah ekonomi hijau. Nah Kalbar sudah mulai, Kaltim sudah, ini yg menarik, kedepannya siapa yang bisa menguasai ekonomi hijau itu bisa menguasai dunia, karena lingkungan kedepan itu sangat menentukan bagi kenyamanan hidup kita di muka bumi ini,” tuturnya.

“Negara (mana pun, red) yang bisa menjaga lingkungannya dengan baik, maka banyak negara lain yang bergantung dengan dia,” tuntasnya. (Jau)