KalbarOnline, Ketapan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2023 mendatang. Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, daerah yang paling besar dianggarkan untuk pembangunan jalan adalah Kabupaten Ketapang.

Tahun depan, total anggaran penanganan jalan provinsi di kabupaten paling selatan Kalbar itu mencapai Rp 131 miliar.

Hal itu disampaikan Sutarmidji di sela-sela melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Ketapang mulai Jumat (04/11/2022) hingga Minggu (06/11/2022).

“Insya Allah tahun depan yang paling besar anggaran (pembangunan jalan) itu di Ketapang. Kalau tidak salah saya Rp 131 miliar untuk penanganan jalan provinsi di Ketapang,” ungkapnya.

Midji, sapaan karibnya menjelaskan, ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang jumlahnya memang cukup banyak. Itu karena dulunya jalan tersebut sempat berstatus jalan kabupaten, lalu kemudian diserahkan ke provinsi.

“Tetapi saat diserahkan (ke provinsi) tidak pernah dianggarkan, pada saat saya menjabat (gubernur) pada 2018, saya anggarkan,” ucapnya.

Ia pun merincikan, kalau seluruh ruas jalan provinsi di Kalbar ini memiliki panjangnya mencapai 1.534 kilometer. Dari total jalan tersebut, ketika awal masa jabatannya sebagai gubernur, jalan yang sudah dalam kondisi mantap baru separuhnya, atau sekitar 800 kilometer. Sementara untuk pembangunannya, rata-rata per-satu kilometer butuh anggaran sekitar Rp 7 miliar.

“Artinya jika ditotal (untuk jalan) perlu Rp 5,6 triliun. Duit dari mana APBD hanya Rp 5 triliun lebih. Yang bisa digunakan untuk belanja jalan hanya Rp 400 hingga Rp 600 miliar (per tahun). Lima tahun saya menjabat baru (bisa dialokasikan) Rp 3 triliun, yang dibutuhkan Rp 5,6 triliun, syukur-syukur 80 persen kondisi mantap (di akhir masa jabatan) sudah bagus,” tutupnya.

Sementara itu Wakil Bupati Ketapang, Farhan menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih, serta memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Kalbar terkait rencana pengalokasian anggaran Pemprov tahun 2023 di Kabupaten Ketapang. Terutama untuk perbaikan ruas-ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten tersebut.

“Ini memang riil, kondisi jalan provinsi di Kabupaten Ketapang memang memerlukan penanganan yang tentu membutuhkan biaya besar. Itu pun bukan hanya satu ruas, tetapi terdiri dari beberapa ruas yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

“Kami masyarakat Ketapang berterimakasih kepada Gubernur Kalbar mudah-mudahan dapat direalisasikan pada 2023,” harap Farhan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen yang turut mendampingi kunker gubernur di Kabupaten Ketapang mengatakan, jalan provinsi di Kabupaten Ketapang yang akan dilakukan penanganan diantaranya ruas Jalan Tumbang Titi – Tanjung. Lalu Jalan Dalam Kota Ketapang, Jalan Tanjung – Marau – Air Upas, Jalan Air Upas – Manis Mata, dan Jalan Simpang Sei Gantang – Teluk Batu.

“Total anggaran yang dipersiapkan Pemprov Kalbar untuk penanganan jalan di Kabupaten Ketapang (tahun 2023) kurang lebih sekitar Rp 131 miliar,” kata dia.

Iskandar menerangkan, pada tahun 2023 mendatang, Pemprov Kalbar memang akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Dimana pihaknya siap mendukung dan melaksanakan, rencana-rencana yang menjadi perhatian gubernur, agar semua infrastruktur yang dibangun bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur harus berpola seperti investasi. Misalnya saat menempatkan program di suatu kawasan, maka harus dilihat sisi manfaat atau dampak luasnya terhadap masyarakat. Seperti dicontohkan dia, perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara, sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan.

“Ketika akses jalan Kabupaten Kayong Utara bagus, maka untuk pemasaran produksi perikanan, perkebunan, kehutanan akan lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia melihat Kabupaten Kayong Utara dengan ibu kotanya Sukadana juga memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata. Baik wisata bahari dengan pantai dan pulau-pulaunya yang indah, juga keberadaan Taman Nasional Gunung Palong (TNGP) yang masih terjaga hingga saat ini.

“Maka dengan didukung infrastruktur yang baik potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi nilai tambah bagi pendapatan daerah,” pungkasnya. (Jau)