PLN Gandeng Polda Kalbar dan Mitra Gelar Simulasi Tanggap Darurat

KalbarOnline, Pontianak – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Kapuas menggelar simulasi tanggap darurat huru-hara di Unit Layanan Pusat Listrik Tenaga Diesel dan Gas Siantan, Selasa (11/10/2022).

Kegiatan ini merupakan upaya PLN dalam meningkatkan kewaspadaan pegawai, tenaga alih daya, dan satuan pengamanan agar selalu sigap dalam menghadapi berbagai ancaman seperti huru hara, serta menjaga pasokan listrik yang andal bagi masyarakat.

Manager PLN UPDK Kapuas, Bahtiar Wibisana mengatakan, kegiatan simulasi tanggap darurat ini dimulai dengan penyampaian materi kepada personel dengan bertujuan sebagai refreshment bagi personel terhadap SOP penanggulangan kejadian huru-hara.

Dimana melalui kegiatan ini diharapkan, para personel dapat meningkatkan kewaspadaan pengamanan di unit pelaksana maupun di unit layanan, sehingga dapat mengantisipasi jika terjadi ancaman.

“Harapannya, simulasi tanggap darurat ini dapat meningkatkan kewaspadaan personel pengamanan yang ada di seluruh unit kerja yang kami kelola, serta untuk meningkatkan hubungan kerja sama PLN UPDK Kapuas dengan stakeholder seperti Polda Kalbar,” kata Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, pada pelaksanaan simulasi tanggap darurat ini, PLN UPDK Kapuas berkolaborasi dengan PT Fresh Gilang Mandiri dan Direktorat Pengamanan Objek Vital (DITPAMOBVIT) Polda Kalbar.

“Kegiatan ini melibatkan 75 personel yang terdiri dari pegawai dan Tenaga Alih Daya PLN UPDK Kapuas, anggota kepolisian dan satuan pengamanan,” ujarnya.

Sementara itu, Ps Kepala Subdirektorat Kawasan Tertentu (Kasubdit Waster), Kompol Sri Eka Dhermawan menyampaikan, simulasi tanggap darurat ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PLN UPDK Kapuas dan Polda Kalbar. 

Walaupun kegiatan ini sifatnya adalah skenario, ia berpesan, hendaklah para personel dapat melaksanakan simulasi tersebut dengan keseriusan, agar bisa mengetahui masing-masing tugas pokoknya sesuai dengan instruksi yabg diberikan.

“Sehingga apabila terjadi unjuk rasa dan tindakan anarkis seperti pengrusakan aset, personel tahu yang dilakukan, harus sesuai SOP yang berlaku,” ujar Sri Eka. (Jau)