KalbarOnline, Pontianak – Kendati dihadapkan pada pandemi Covid-19, namun angka kemiskinan di Provinsi Kalbar pada tahun 2020-2021 secara konsisten terus menurun. Dimana berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kalbar pada Maret tahun 2022 hanya sebesar 6,73 persen.

Angka tersebut menurun 0,11 persen jika dibandingkan dengan bulan September 2021, dan menurun sebanyak 0,42 persen jika dibandingkan dengan Maret 2021.

Dengan kata lain, secara jumlah, penduduk miskin Kalbar pada Maret 2022 sebesar 350,25 ribu orang, menurun sebanyak 3,8 ribu orang jika dibandingkan pada September 2021, dan menurun sebanyak 17,64 ribu orang jika dibandingkan pada Maret 2021.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Kalbar pun masih di bawah angka rata-rata nasional. Dimana Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah mencatat, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku bersyukur, kendati secara angka, penurunan yang terjadi cukup tipis, namun Kalbar berhasil melewati pandemi dengan menurunkan angka kemiskinan.

“Meskipun hanya kecil, angkanya terus mengalami penurunan dan tidak pernah terjadi peningkatan. Mudah-mudahan terus bisa turun. Ini sepanjang kita bisa jaga inflasi, bisa jaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli yang berkaitan dengan inflasi itu, pasti ini (turun),” katanya.

Selain terhadap inflasi, Pemprov Kalbar juga melakukan intervensi kebijakan di sejumlah bidang, diantaranya pendidikan, seperti pembebasan biaya sekolah untuk tingkat SMA/SMK negeri di Kalbar.

“Pelajar di sekolah negeri pasti ada yang berasal dari keluarga miskin. Dengan dibebaskannya biaya sekolah untuk SMA/SMK negeri di Kalbar, maka paling tidak bisa mengurangi biaya sekolah sebesar Rp 100 ribu per bulan,” katanya.

Yang mana dari penghematan Rp 100 ribu per bulan itu bisa digunakan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan lainnya. Sehingga anak tidak harus putus sekolah dan para orang tua tidak merasa terlalu terbebani untuk menyekolahkan anaknya.

Selain itu, Sutarmidji menyatakan, ikhtiar penurunan angka kemiskinan di Kalbar juga banyak disumbang oleh bantuan-bantuan dari pemerintah pusat.

“Banyak juga dari pusat, itu Anggota DPR RI, seperti Pak Syarif (Anggota Komisi V) 15 ribu (unit) bedah rumah,” ujarnya.

Sutarmidji menilai, program bantuan bedah rumah yang diberikan tersebut cukup bisa membantu warga miskin untuk tetap menjaga daya belinya. Semisal yang awalnya rumah mereka menggunakan atap daun, maka dalam satu bulan, kemungkinan mereka butuh Rp 100 ribu untuk mengganti atap daun yang rusak.

Namun dengan rumah yang sudah dibedah, maka pengeluaran atap daun itu otomatis hilang. “Hal-hal seperti itu yang dilakukan, sehingga angka kemiskinan itu bisa kita jaga (agar tidak naik),” ujarnya.

Midji-sapaan karibnya berharap, agar angka kemiskinan di Kalbar benar-benar tidak mengalami peningkatan kedepannya. Meski kecil, tetap harus ada penurunan dari waktu ke waktu. Apalagi melihat ke depan, dimana dunia diprediksi bakal menghadapi resesi di tahun 2023, sehingga ia menilai semua hal tetap harus dijaga.

Pemprov sendiri kata dia, berusaha menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Terutama untuk program-program yang bisa membantu masyarakat seperti subsidi, atau juga hal lain yang bisa mengintervensi masalah yang dihadapi masyarakat.

“Itu jadi, saya berharap pos BTT (Belanja Tidak Terduga) itu harus tersedia dengan cukup sehingga kita bisa melakukan program bantuan. Kayak sekarang dengan paket bahan pokok (pengendalian inflasi), intervensi kalau ada kenaikan harga di pasar. Itu semua untuk menjaga (angka) kemiskinan, karena berpengaruh pada masyarakat,” tutupnya. (Jau)