Categories: Kapuas HuluPontianak

Bupati Kapuas Hulu Hadiri Rakor Regsosek Provinsi Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Rakor Regsosek) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kalbar, di Hotel Mercure Kota  Pontianak, Jumat (16/09/2022).

Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar itu mengangkat tema “Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Tampak hadir dalam kegiatan itu diantaranya jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar, DPRD Provinsi, pihak pemda kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, instansi vertikal, BUMD, BUMN, universitas, organisasi kemasyarakatan dan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menekankan pentingnya pendataan dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat, karena data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

“Pentingnya keakuratan dan transparansi dalam mengumpulkan data. Khususnya di Kalimantan Barat, dalam  pengumpulan data, petugas diminta untuk lebih bekerja lebih keras. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah di Kalimantantan Barat, seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, dimana ada kecamatan bahkan desa yang susah dijangkau,” katanya.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu mengharapkan, semua pihak dapat berkolaborasi, karena regsosek bukanlah semata-mata kegiatan BPS melainkan Instruksi Presiden. 

Dimana pada level pusat, diantara yang terlibat yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Desa dan PDDT, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

“Sehingga semua pihak perlu bersinergi demi mensukseskan regsosek. Agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa,” katanya.

“Dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial” tuntas Fransiskus Diaan.

Sebelumnya, BPS sebagai pelaksana lapangan juga mengharapkan agar pihak eksternal dapat mendukung sesuai dengan peran masing-masing. (Ishaq)

adminkalbaronline

Leave a Comment
Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

Hendak Tawuran, Empat Remaja di Pontianak Diamankan Polisi

KalbarOnline, Pontianak - Polisi mengamankan empat remaja berinisial FB (17 tahun), HP (17 tahun), RF…

5 hours ago

Dua Pria Kubu Raya Ditangkap, Hendak Edarkan 45 Paket Sabu ke Para Nelayan

KalbarOnline, Kubu Raya - Dua pria asal Kubu Raya, SS (31 tahun) dan AL (33…

5 hours ago

TP PKK Kayong Utara Raih Juara 3 Lomba Senam Kreasi di HKG ke 52 Tingkat Provinsi Kalbar

KalbarOnline, Kayong Utara - Penjabat (Pj) Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten…

6 hours ago

Pria Paruh Baya Tewas Gantung Diri di Gang Baiduri Pontianak

KalbarOnline, Pontianak - Seorang pria paruh baya berinisial S (42 tahun) ditemukan tewas di dalam…

7 hours ago

Kasus Tipu Gelap Jual Beli Tanah Rp 2,3 M di Jalan Purnama Bergerak Maju Satu Langkah

KalbarOnline, Pontianak - Almarhum ayahanda Effendi mungkin akan tersenyum dari dalam kuburnya, karena perjuangannya menuntut…

8 hours ago

Windy Prihastari Umumkan Kabupaten Juara HKG PKK 2024 Tingkat Provinsi Kalbar

KalbarOnline, Pontianak - Gelaran perhelatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-52 tingkat…

8 hours ago