Categories: Kapuas HuluPontianak

Bupati Kapuas Hulu Hadiri Rakor Regsosek Provinsi Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Rakor Regsosek) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kalbar, di Hotel Mercure Kota  Pontianak, Jumat (16/09/2022).

Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar itu mengangkat tema “Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Tampak hadir dalam kegiatan itu diantaranya jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar, DPRD Provinsi, pihak pemda kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, instansi vertikal, BUMD, BUMN, universitas, organisasi kemasyarakatan dan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menekankan pentingnya pendataan dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat, karena data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

“Pentingnya keakuratan dan transparansi dalam mengumpulkan data. Khususnya di Kalimantan Barat, dalam  pengumpulan data, petugas diminta untuk lebih bekerja lebih keras. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah di Kalimantantan Barat, seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, dimana ada kecamatan bahkan desa yang susah dijangkau,” katanya.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu mengharapkan, semua pihak dapat berkolaborasi, karena regsosek bukanlah semata-mata kegiatan BPS melainkan Instruksi Presiden. 

Dimana pada level pusat, diantara yang terlibat yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Desa dan PDDT, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

“Sehingga semua pihak perlu bersinergi demi mensukseskan regsosek. Agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa,” katanya.

“Dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial” tuntas Fransiskus Diaan.

Sebelumnya, BPS sebagai pelaksana lapangan juga mengharapkan agar pihak eksternal dapat mendukung sesuai dengan peran masing-masing. (Ishaq)

adminkalbaronline

Leave a Comment
Share
Published by
adminkalbaronline

Recent Posts

Windy: GOR Terpadu Ayani Pontianak Jadi Bukti Keberhasilan Kerja Keras dan Kolaborasi Banyak Pihak

KalbarOnline, Pontianak - Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Terpadu Ahmad Yani (A. Yani) Pontianak yang berlokasi…

53 mins ago

Harisson: Kalbar Siap Jadi Tuan Rumah Event Olahraga Nasional dan Internasional

KalbarOnline, Pontianak - Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Terpadu A. Yani Pontianak yang berlokasi di kawasan…

57 mins ago

Sutarmidji Terharu, Akhirnya GOR Terpadu Ayani Diresmikan

KalbarOnline, Pontianak - Mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 - 2023, Sutarmidji merasa terharu bahwa…

1 hour ago

GOR Terpadu Ayani Rampung Dikawal TNI-Polri, Kapolda: Berani “Utak-atik” Berarti Siap Berhadapan dengan Kami!

KalbarOnline, Pontianak - Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar), Irjen Pol Pipit Rismanto turut menghadiri peresmian Gelanggang…

1 hour ago

Salat Id Berjemaah bersama Warga, Ani Sofian Ajak Maknai Kisah Nabi Ibrahim

KalbarOnline, Pontianak – Hari Raya Idul Adha merupakan momentum yang tepat untuk memaknai arti pengorbanan.…

2 hours ago

1.005 Warga Binaan Rutan Pontianak Dapat Daging Kurban

KalbarOnline, Pontianak - Rutan Kelas II Pontianak menggelar sholat Idul Adha 1445 Hijriah hingga menyembelih…

3 hours ago