Gubernur Kalbar Minta Kepala Dinas PUPR yang Baru Segera Lakukan Pembenahan Internal

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar yang baru, Iskandar Zulkarnaen untuk segera lakukan pembenahan internal.

Hal itu disampaikan Sutarmidji saat memberikan sambutannya pada pelantikan 28 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Senin (12/09/2022) kemarin.

“Untuk PUPR, kepala dinas harus menertibkan didalam, saya tidak mau lagi dengar ada pegawai merangkap kontraktor, saya juga tidak mau dengar ada pegawai merangkap konsultan,” katanya.

“Kalau saudara ingin menjadi kontraktor dan konsultan silahkan di luar pemerintahan,” tambahnya.

Sutarmidji menyampaikan, dirinya tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Dimana selama ini, terdapat oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada turut terindikasi merangkap menjadi konsultan pengawas.

“PPK selama ini selalu menjadi yang bertanggung jawab karena indikasinya konsultan pengawas hanya dipakai nama perusahaan akan tetapi orangnya tidak bekerja. PPK bisa bekerja sendiri atas nama itu, ketika ada masalah hukum tanggung jawab pada PPK,” katanya.

“Itu jadi masalah kita dan hampir semua seperti itu, ini bukan lagi rahasia. Saya tidak pernah memerintah saudara siapapun yang menghadap saudara membawa nama saya atau Pak Wagub, klarifikasi dulu,” terangnya.

Tak hanya itu, terdapat sejumlah oknum kepala bidang (kabid)yang turut “menjual” nama Gubernur dan wakil Gubernur Kalbar untuk memuluskan kepentingan pribadi.

“Jangan di warung kopi ada kabid yang bercerita ini perintah atasan, padahal setelah dicek ternyata dia yang bermain, berlindung dibalik saya dan wagub. Saya hanya pesan untuk kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran cukup besar jangan serahkan pada kontraktor yang hanya memperjualbelikan proyek,” tegasnya. 

Sutarmidji pun meminta kepada pihak PUPR untuk mencatat setiap nama kontraktor yang kerjanya hanya jual beli proyek–untuk kemudian diberikan tindakan.

“Saudara bisa mencatat siapa-siapa kontraktor yang tukang jual beli proyek. Kepala dinas yang begini-begini harus berani blacklist. Kalau saudara tidak berani, berarti saudara bermain disitu,” tudingnya.

“Saya berani mencopot jabatan saudara dan menurun jabatan saudara terserah mau ngomong apa yang penting saya tidak melakukan itu,” camnya menambahkan.

Sutarmidji juga mengaku tak akan main-main dengan masalah tersebut. Baginya pembangunan infrastruktur di Kalbar menjadi hal yang utama dan menjadi concern pemerintahannya.

“Tidak ada kepentingan saya, kepentingan saya pembangunan Kalbar, titik. Saya tidak pernah memerintahkan untuk kegiatan politik saya, tidak ada. Pesan saya hanya kalau tidak mau bermasalah, kegiatan pembangunan jangan diserahkan kepada kontraktor yang bermasalah,” tegasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Kalbar, Sutarmidji sebelumnya telah melantik sebanyak 28 pejabat yang terdiri dari 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 10 Pejabat Administrator dan 9 Pejabat Pengawas di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas itu turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalbar. (Jau)