KalbarOnline, Pontianak – Provinsi Kalbar berhasil menduduki peringkat pertama dalam hal realisasi pendapatan secara nasional per tanggal 27 Agustus 2022 kemarin.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyampaikan, jika pihaknya terus konsisten terhadap percepatan-percepatan yang dilakukan, maka bukan tidak mungkin serapan tersebut dapat melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

“Kita pendapatan, per akhir September sudah bisa 90 persen. Sehingga bisa melebihi target, lalu belanja yang lalu masih zona merah sekarang sudah zona hijau,” ujarnya, Selasa (30/08/2022).

Sutarmidji menjelaskan, untuk sektor belanja sendiri, Pemprov Kalbar masih berada di angka 44 persen. Hal ini sedikit meleset dari ekspektasinya yang sebetulnya sudah bisa masuk di 46 atau 47 persen, sehingga pada akhir September, belanja tersebut sudah berada diatas 60 persen.

“Belanja ini yang mau kita dorong agar lebih cepat. Saya yakin bisa. Kalau pendapatan dalam bulan ini kita masih bisa bertahan di zona hijau, mudah-mudahan tetap (rangking) pertama,” tambahnya.

Sutarmidji menilai, kalau masih banyak potensi pendapatan yang bisa tergali secara optimal dengan tidak menaikkan tarif, namun melainkan dengan intensifikasi penagihan, salah satunya di sektor perkebunan.

“Pada sektor perkebunan, banyak perusahaan perkebunan yang memiliki kendaraan lalu tidak KIR, bayar pajak, bodong. Mungkin kalau perusahaan memiliki kendaraan angkutan sebanyak 400 buah, paling yang bayar pajak hanya 50, itupun yang kontrak dengan pihak ketiga,” katanya.

Guna menyikapi hal ini, Sutarmidji pun mengaku akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pemanggilan terhadap perusahan-perusahaan tersebut.

“Saya mungkin akan meminta bantuan Kajati dan Kapolda untuk kita mau memanggil perusahaan perkebunan berapa kendaraan yang tidak bayar pajak. Jangan sampai udah dia merusak jalan dengan tonase yang berlebihan tetapi tidak bayar pajak lagi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar, Bari menyebutkan, bahwa kedudukan Pemprov Kalbar pada peringkat pertama dalam realisasi pendapatan secara nasional saat ini tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalbar untuk terus menggenjot realisasi pendapatan.

“Setelah kita mencapai realisasi pendapatan di 67,64 persen dan PAD di 78,90 serta pajak daerah 73,01 persen. Hal ini semua tentu tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada kami di Bapenda untuk terus meningkatkan realisasi pendapatan,” terangnya.

Bapenda Provinsi Kalbar, kata Bari, pun akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi serta menggali potensi yang ada, sehingga kedepannya realisasi yang ada dapat terus lebih ditingkatkan–yang pada gilirannya bisa mencapai posisi melebihi target yang ada saat ini.

“Target kedepan kita akan terus berupaya meningkatkan realisasi yang ada dari capian sekarang. Kebetulan untuk pajak daerah PKB kita sekarang di posisi 60,82 persen. Lalu BBNKB di posisi 70,51 persen, PBBKB di 84,59 persen, Pajak Air Permukaan 66,41 persen dan Pajak Rokok 82,12 persen,” terangnya

“Kami berharap hingga akhir tahun semua jenis pajak daerah Provinsi Kalbar bisa terlampau targetnya. Untuk dana perimbangan kita tentu masih menunggu transfer dari pemerintah pusat per 22 Agustus, dana transfer baru terealisasi baru 57,47 persen. Kami berharap sampai akhir tahun ini semua dana transfer dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan,” pungkas Bari. (Jau)