KalbarOnline, Pontianak – Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfydar Zaidar Mochtar menyebut partai politik berperan besar dalam pembangunan.

Zulfydar menegaskan, keputusan politik yang dihasilkan sangatlah menentukan bagi arah kebijakan pembangunan di masa depan.

Bahkan Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Kalbar itu tak memungkiri semua pembangunan yang tampak hari ini pun merupakan buah dari keputusan politik yang telah diambil.

“Tentu apapun keputusan pemerintah, apapun keputusan masyarakat, partai politik pasti ada di dalamnya, keputusan politik pasti ada di dalamnya, bidang apa saja, tetap tidak terlepas dari keputusan politik. Keputusan politik adalah kebijakan yang sama sekali memang harus kita kaitkan dengan pembangunan,” jelas Zulfydar.

Zulfydar menyampaikan itu saat diwawancarai usai menghadiri Bincang Isu Daerah bertajuk “Peran Partai Politik Dalam Membangun Kota Pontianak” yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak, Selasa kemarin.

Untuk itulah, peran dari para utusan masing-masing partai politik yang berada di legislatif turut menjadi harapan, karena ia merupakan kunci bagi pembangunan.

“Nah keputusan-keputusan (yang dihasilkan, red) ini harus bijak, keputusan-keputusan itu harus dirasakan masyarakat. Kami tentu di DPRD meyakinkan masyarakat, apa yang diputuskan oleh pemerintah (harus) mampu kami koreksi, apa yang dilakukan pemerintah menjadi bahan kami untuk dievaluasi–sejauh mana mereka (eksekutif) melakukan keputusan yang telah ditetapkan–sesuai dengan fungsi kami,” paparnya.

Karena itu Zulfydar mengaku senang dapat diundang oleh para pemuda dan kaum milenial yang tergabung dalam HMI Cabang Pontianak. Menurutnya, diskusi semacam ini dapat dijadikan sarana saling bertukar ide, gagasan dan informasi.

“Ini menarik sekali bagi kami Anggota Dewan. Tentu dengan komunikasi ini banyak informasi yang kita bisa sampaikan, teman-teman HMI juga tidak harus turun ke lapangan, dengan diskusi seperti ini, banyak yang kita tebalkan persoalannya atau kita selesaikan masalahnya dan isu-isu menarik bisa saling di-sharing-kan,” ujarnya.

Ia berharap diskusi-diskusi seperti ini dapat terus digalakkan oleh kaum muda. Ia merasa kagum, jika semakin banyak dari kalangan pemuda nantinya yang turut andil memikirkan pembangunan di Kota Pontianak.

“Dan tidak harus seperti ini juga, namun bisa saja ketemu kami kapan saja untuk melakukan penyampaian pokok-pokok pikiran dalam rangka untuk pembangunan Kota Pontianak,” katanya.

Fenomena Pemuda Malas Terlibat Politik

Zulfydar Zaidar Mochtar turut menanggapi fenomena kaum muda milenial yang saat ini malas, tak mau, bahkan antipati untuk terlibat dalam politik. Dimana Zulfydar mengatakan, bahwa menjadi politisi memang bukanlah perkara yang mudah, karena untuk menjadi politisi, yang bersangkutan harus ditempa melalui berbagai macam diskursus yang umumnya berada pada jenjang organisasi.

“Memang kader politik itu alurnya pasti dari organisasi. Jadi dia tidak bisa langsung menjadi tokoh politik. Kalau dia menjadi politisi dia akan menjadi persoalan tersendiri, karena politisi-politisi dadakan ini kan menjadi masalah pembangunan,” katanya.

Zulfydar mengaku sedikit prihatin terhadap pemuda-pemuda yang tak mau peduli dengan politik. Namun disatu sisi, dia juga tidak mau ada orang yang hanya ingin menjadi politisi tanpa mempunyai bekal yang cukup. Sehingga ketika para “politisi dadakan” tersebut masuk ke dalam pemerintahan, dikhawatirkan akan terjadi miskomunikasi–yang pada gilirannya malah membuat arah pembangunan semakin suram.

“Kita tidak mau juga politisi-politisi dadakan tersebut–tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pemerintah, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh partai politik, tidak mengerti persoalan,” jelasnya.

“Maka diperlukan lah kader-kader yang memang mereka menguasai–yang diawali dengan berorganisasi. Organisasi apa saja, mana saja, semua itu (tentang) kemampuan ia berolah, berkemampuan menguji program, menguji daya pikir dan pokok-pokok pikiran,” terangnya.

Oleh sebab itu, Zulfydar juga mendorong agar para pemuda di Kota Pontianak dapat aktif dalam sebuah organisasi, belajar bagaimana berorganisasi, mengasah kemampuan mengemukakan ide, narasi dan seterusnya.

“Tentu ini harus pakai pola, pakai cara. Sekarang ini modelnya karena pakai gadget, ada gap antara berorganisasi secara langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan kejadian fakta lapangan yang mereka berhubungan menggunakan HP,” katanya.

“Kalau kita tidak berupaya melakukan organisasi secara langsung, maka kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang dirasakan sekitar kita,” sambungnya.

Zulfydar juga menambahkan, ketika seseorang telah memiliki wawasan yang baik dalam berpolitik, maka hal itu akan mengurangi kesalah-kesalahannya dalam mengambil keputusan, menghindari protes-protes yang tidak tepat dan sebagainya.

“Kami di dewan tentu memaksimalkan apa peran kami, tentu ada batasan, kami tidak membuat keputusan, kami hanya mengawasi, tetapi di lain pihak, kami juga punya daya gedor juga yang tinggi. Bukan berarti pemerintah punya kebijakan dia bisa berjalan begitu saja, tidak,” pungkasnya.