KalbarOnline, Pontianak – Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-77 turut menjadi momentum refleksi bagi capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar sejauh ini, utamanya selama kepemimpinan Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

Diwawancarai selepas upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (17/08/2022), Sutarmidji menyatakan bahwa segala program pembangunan yang dilaksanakannya selama ini telah sesuai dengan isi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), periode lima tahun pemerintahannya.

“Kalau saya sesuai RPJMD. semuanya kita laksanakan. Bidang kesehatan kita hampir tuntas, tata kelola pemerintahan sudah hampir tuntas, sektor pendidikan semakin maju. Saya tak mau berkutat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tapi saya ingin memberi kesempatan pada anak usia sekolah untuk selama mungkin punya peluang masuk ke dunia pendidikan,” terang Sutramidji kepada awak media.

Menurutnya, jika Pemprov Kalbar hanya terjebak pada masalah IPM dan bagaimana harus mengejar ketertinggalan tersebut, maka akan sulit. Lebih baik ia membuka peluang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses dan fasilitas yang layak demi menunjang peningkatan IPM.

“Sehingga itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita berkutat pada bagaimana meningkatkan IPM, itu sulit. Karena kita dengan peristiwa Mandor dan sebagainya itu (kita) kehilangan 2 generasi terdidik, itu yang harus kita lakukan. Perlu terus melakukan tata kelola dengan baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sutarmidji mengaku kalau saat ini dirinya tengah fokus pada penyelesaian program-program di tahun 2023, dimana yang notabene sebagai tahun terakhir bagi pemerintahannya.

“Sekarang fokus saya di tahun 2023, tahun terakhir itu adalah infrastruktur jalan. Ketika kita menjabat, kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap hanya 49 persen. Dengan keterbatasan anggaran, saya yakin di akhir masa jabatan saya dengan Pak Ria Norsan (Wagub Kalbar), nanti jalan kondisi mantap bisa di atas 80 persen. Dan saya upayakan jalan-jalan yang lain bisa fungsional walaupun belum diaspal,” ujarnya.

Hanya saja, Sutarmidji menyampaikan, yang menjadi tantangan saat ini ialah penanganan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Ketapang. Karena secara jarak, jalan provinsi ini banyak berada di wilayah Kabupaten Ketapang.

“Dari 1500-an kilometer jalan provinsi, lebih dari 400 kilometer itu ada di Ketapang. Kalau beberapa daerah bisa tuntas. Insya Allah kalau di Landak bisa tuntas, Singkawang bisa tuntas, Kubu Raya bisa tuntas, kecuali di Kakap pelebarannya. Tapi kalau kondisi jalan bisa,” ujarnya.

“Beberapa kabupaten akan tuntas, kecuali Ketapang dan Sintang–yang ini karena terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan kita juga memerlukan biaya untuk daerah lain,” tambahnya.

Sehingga ditambahkannya, akan ada beberapa jalan provinsi di daerah-daerah yang bisa dituntaskan, namun ada pula satu sampai dua kabupaten yang tidak bisa tuntas, karena terlalu panjang untuk dibangun.

“Insya Allah jalan di Kayong (KKU) bisa 90 persen kondisi bagus. Kalau yang lain, hanya Sintang dan Ketapang saja yang mungkin masih perlu penanganannya,” katanya. (Jau)