Pemprov Kalbar Gelar Rakor Percepatan Serapan APBD bersama Kemendagri

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar menggelar rapat koordinasi penyerapan APBD tahun anggaran 2022 bersama Dirjen Keuangan Daerah dan Irjen Kemendagri di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/08/2022).

Dalam kesempatan itu, Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini berfokus pada pembahasan tentang kendala-kendala apa saja yang dialami daerah serta opsi solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah serapan anggaran.

“Kehadiran saya beserta tim kemari dalam rangka menjalankan perintah Bapak Mendagri atas petunjuk Bapak Presiden guna bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk percepatan penyerapan anggaran, sehingga dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fatoni menambahkan, bahwa pihaknya akan sedia membantu daerah-daerah di Kalbar yang mengalami kendala dalam penyerapan anggarannya. Untuk itu, dirinya bersama tim juga akan berkeliling ke beberapa daerah untuk memberikan asistensi dan fasilitasi serta sekaligus mendengar aspirasi dari pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

“Kita tahu, setiap tahun selalu berulang, serapan anggaran kita rendah di  awal-awal tahun. Oleh karena itu kita perlu bersama-sama mengatasi ini agar problem yang dihadapi bisa diselesaikan,” ujar Fatoni.

Agus berharap, seiring dengan terselesainya permasalahan serapan anggaran di daerah-daerah, dapat menghasilkan efek domino yang positif bagi daerah itu sendiri.

“Ekonomi bisa bergerak, uang yang ada bisa digunakan, pembangunan bisa berjalan, pelayanan publik bisa diperbaiki dan juga kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat,” ucapnya.

“Satu daerah dengan daerah lain tentu berbeda masalahnya, maka dari itu kita perlu inventarisir,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menekankan bahwa masalah penyerapan anggaran merupakan hal yang penting untuk diselesaikan, karena hal itu sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, peningkatan daya beli masyarakat dan lainnya. 

“Dengan diskusi ini saya yakin, akhir Agustus, penyerapan anggaran kita bisa diatas 55 persen, bahkan kalau perlu lebih,” katanya.

Sutarmidji menilai, untuk melakukan peningkatan penyerapan anggaran memang diperlukan manajemen yang baik, yakni dimulai dari sejak penyusunan anggaran yang sudah harus direncanakan dengan baik. 

“Kita ini, saya lihat, peningkatan PAD lebih gampang daripada belanja ini terbalik. Orang kadang lebih mudah belanja dari mencari duit. Ini kita lebih mudah mencari duit daripada membelanjakan,” katanya.

Sutarmidji pun meminta kepada para OPD terkait untuk dapat mengatur tahapan-tahapan anggaran dengan sebaik mungkin.

“Seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang tidak perlu dilakukan tender. Kegiatan itu jangan dilakukan pada bulan Juni keatas, harusnya Januari-Februari sudah bisa. Jadi pengaturan ini juga salah satu upaya mengatasi kendala percepatan penyerapan anggaran,” terangnya.

Begitu pula dengan program pemberian beasiswa yang dilakukan setahun sekali. Sutarmidji meminta agar penyaluran beasiswa tersebut dapat dilakukan pada Januari. 

“Lalu dibiarkan pada rekening siswa sehingga bisa dimanfaatkan untuk bank dalam memutar perekonomian. Beasiswa untuk SMA-SMK lebih dari 100 miliar rupiah–sebetulnya Januari harus keluar semua, ini kadang hanya dikeluarkan per-bulan. Lalu bagi hasil pajak, saya minta dilakukan perbulan agar lebih cepat,” pungkasnya. (Jau)