KalbarOnline, Pontianak – Kementerian Pertanian (Kementan) Ri melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Kalimantan Barat secara simultan akan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mensukseskan program jaga pangan.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Irjen Kementan RI, Jan Samuel Maringka, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, di Hotel Harris Pontianak, Rabu (27/07/2022).

Melalui kegiatan Rakorwas ini pula, diharapkan agar pengawasan pada tiap kegiatan sektor pertanian terus dilakukan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Jan Samuel Maringka dalam keterangan persnya menekankan, bahwa kegiatan pembangunan pertanian harus dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum.

“Itulah pentingnya koordinasi. Jaga pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai target-targetnya, dan ini harus kita lakukan bersama,” ujar Jan.

Lebih lanjut Jan mengatakan, pemahaman dalam menjaga pangan harus dimiliki oleh semua pihak guna mewujudkan ketahanan pangan, bukan hanya ketersediaan saja, namun juga bagaimana keamanan, stabilitas, dan pemanfaatannya.

Selain itu, Jan turut mengajak APH dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara bersama-sama membentuk komitmen untuk menjaga pangan, sehingga ke depan, kontribusi sektor pertanian dapat terus meningkat.

“Inilah bentuk satu hati. Keberpihakan dari pemerintah daerah untuk bisa melakukan kolaborasi juga dibutuhkan. Itjen tidak datang untuk mencari masalah, tapi harus memberikan solusi. Dari Kalbar merajut hati untuk negeri, ‘Jaga Pangan, Jaga Masa Depan’,” serunya.

Untuk diketahui, Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan di Pontianak ini dipimpin langsung oleh Irjen Jan Samuel Maringka yang dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalbar, Irjen Suryanbodo Asmoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar, Masyhudi. Selain itu dihadiri pula oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalbar, BPKP Perwakilan Kalbar, dan Kepala UPT lingkup pertanian di Provinsi Kalbar. (Jau)