KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, di Hotel Harris Pontianak, Rabu (27/7/2022).

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka, jajaran Forkopimda Kalimantan Barat serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan dalam rangka sinkronisasi dan kolaborasi sistem pengawasan intern Itjen Kementan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain membahas terkait ketersediaan pangan di Kalbar, dalam kesempatan itu Sutarmidji juga menyinggung secara spesifik soal sektor perkebunan dan pertanian yang juga perlu mendapat perhatian.

“Saya sangat mendukung, program ini akan membantu sektor pertanian karena berkaitan dengan pertahanan pangan kita. Sambas dan Kubu Raya harus menjadi pusat produksi padi, tidak semua daerah cocok dengan semua jenis tanaman, jangan dipaksakan suatu daerah untuk menanam padi semua,” katanya.

Tanaman singkong merupakan hasil perkebunan yang mulai berkembang di Kalbar, berat 30 Kg dalam 1 batangnya. Nah bibitnya ini yang perlu kita kembangkan,” ujar Sutarmidji lagi.

Di tempat yang sama, Irjen Kementan Jan Samuel Maringka mengungkapkan, bahwasanya program ini memang berfokus pada program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh kementerian.

Ia menyebut, ketersediaan 12 bahan pokok hingga saat ini masih tercukupi untuk 273 juta penduduk Indonesia, dimana pengawasan ketersediaan dan produktivitas adalah tugas Kementan RI, tetapi masalah harga ada pada kewenangan yang lain.

“Dalam rangka percepatan, harus fokus sehingga pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran. Kami berharap apapun yang ada di Pemerintah pusat bisa tereksekusi di daerah dengan cepat tanpa ada keraguan. Apalagi kita tengah menghadapi krisis pangan dunia. bersyukur hal ini kita bisa lewati,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Masyhudi yang turut hadir, sangat menyambut baik program pertanian yang telah dicanangkan tersebut, sehingga harus didorong dan didukung untuk dipercepat.

“Kita akan mendorong dan mendukung melalui kerjasama dan kolaboratif. Jangan ragu-ragu untuk melaksanakan, karena semua ini untuk rakyat,” ujar Kajati Masyhudi.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Asep Safrudin, bahwa semua pihak harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai dampak krisis pangan global.

“Kami mendukung program pemerintah, mandiri pangan itu harus terwujud di negara kita. Dengan berbagai cara, kami penegak hukum akan mengawasi program tersebut agar berjalan dengan baik, dan dipastikan tidak ada penyimpangan. Maka perlu adanya fungsi pengawasan,” tutur Brigjen Pol Asep Safrudin. (Jau)