KalbarOnline, Pontianak – Isu politik aliran yang kerap mewarnai event-event Pemilu baik secara nasional maupun di Kalbar sama kencangnya dengan Isu money politic. Kita dihadapkan pada realita politik yang dilematis.

Demikian salah satu kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar, pada Senin (18/07/2022) kemarin, di Ibis Hotel Pontianak.

“Ketika saya mencalonkan diri di Pileg yang lalu kami diberi pantun: ‘Buah Sawit Kayu Ara, Tak Ada Duit Tak Ada Suara’,” ungkup Ketua DAD Kalbar, Jakius Sinyor mengungkapkan keprihatinannya.

Diskusi yang menghadirkan tokoh-tokoh agama dan pimpinan ormas dan parpol ini mengambil tema “Peran Serta Tokoh Agama dalam Ikut Serta Mencegah Politik Aliran dalam Menciptakan Pemilu Damai dan Aman di Kalbar”.

Tampil sebagai pembicara Ketua KPU, Ramdhan, Ketua Bawaslu, Ruhermansyah, Kakanwil Kemenag, Syahrul Yadi, Ketua FKUB, Ismail Ruslan dan pengamat politik, Djumadi.

Sementara pimpinan PWNU Kalbar, Jipridin dengan lantang menyuarakan soal pelanggaran dalam pemilu termasuk praktek politik aliran yang kerap kali mewarnai Pemilu.

“Jelas kok ada pelanggaran-pelanggaran, masalahnya apakah penyelenggara–apakah KPU, Bawaslu atau aparat hukum berani menindak. Saya tanya Saudara berani tidak?” katanya berulang-ulang.

Sebelumnya, dalam sambutan Ketua PWI Kalbar, Gusti Yusri mengatakan, dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi dari waktu ke waktu, menunjukkan kecenderungan meningkatnya eskalasi ketegangan.

Hal tersebut lantaran dalam pemilu masing-masing pihak tentu ingin menunjukkan eksistensi dengan tujuan ingin mencapai kemenangan.

“Kami PWI Kalbar merasa terpanggil untuk mengangkat (tema) ini menjadi diskusi sehingga bisa membantu pemerintah dan pelaksana Pemilu,” ucap Gusti Yusri.

Ia menambahkan, politik identitas memang kerap mewarnai pesta demokrasi di masyarakat. Hal itu lantarana pada satu sisi, karena Indonesia merupakan negara yang plural–yang memang merupakan sebuah dinamika atau modal keberagaman. Namun disisi lain, jika tidak berjalan dengan baik, maka justru bisa menjadi sumber konflik.

Gusti Yusri menyebutkan, dalam pesta demokrasi masing-masing pihak tidak jarang akan mengemukakan identitasnya sebagai sarana untuk memenangkan pertarungan. Misalnya dengan menggunakan identitas agama, kesukuan, kedaerahan dan lainnya.

“Lewat diskusi ini kita berharap bisa menyatukan persepsi mengenai politik identitas guna mewujudkan Pemilu yang sehat,” jelasnya.

Selanjutnya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalbar, Ismail Ruslan mengatakan, kalau dalam setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, tokoh agama harus tampil di depan. Termasuk pada persoalan isu sara dan lainnya dalam Pemilu, tokoh agama juga harus tampil di tengah masyarakat untuk merespon isu tersebut.

“Tidak boleh tokoh agama tidak merespon persoalan isu sara dan lainnya,” ucap Ismail Ruslan.

Dirinya menyebutkan, berdasarkan pengalaman Pemilu kepala daerah, FKUB bersama tokoh agama dan masyarakat selalu melakukan berbagai kegiatan untuk menangkal isu yang berkaitan dengan politik identitas ini. FKUB menurutnya juga selalu bekerjasama dengan pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU untuk bersama menggalang gerakan Pemilukada di kalbar secara aman.

“Berdasarkan pengalaman kita 14 kabupaten kota semuanya berkomitmen untuk mendukung terciptanya Pemilu damai di Kalbar,” katanya.

Ismail menjelaskan semua tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan kelompok etnis selalu melakukan gerakan sosial untuk mendeklarasikan pentingnya pemilu damai di Kalbar. Selain itu menurutnya, Kementrian Agama dan Markas Besar (Mabes) Polri juga telah me-launching tahun toleransi.

Dikatakannya pula, untuk di Kalbar, launching tahun toleransi telah dilakukan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang. Menurutnya Provinsi Kalbar sangat penting untuk menggagas kerukunan dan pilkada damai. Sehingga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan bisa mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.

“Upaya yang kita lakukan sejak awal tahun dalam upaya mencicil persoalan yang kita prediksi akan muncul pada 2024,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalbar, Syahrul Yadi, mengajak semua semua elemen bisa mempercayakan pelaksanaan pemilu pada KPU, Bawaslu dan DKPP.

Selain itu menurutnya hal yang harus diantisipasi yakni terkait politik identitas, politik simbol, hoaks, fitnah, adu domba dan pemaksaan hak.

“Saya pikir Pemilu ini adalah gawai secara nasional dan momentum pergantian kepemimpinan, tidak harus dengan melakukan hal yang tidak pantas dilakukan umat beragama,” kata Syahrul Yadi.

Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam penggunaan media sosial. Menurutnya, media sosial sangat luar biasa dalam rangka membumbui dahsyatnya iklim Pemilu. Sehingga masyarakat harus menggunakan rumus saring, sharing dan share.

“Banyak orang yang menjadikan medsos sebagai ladang untuk melakukan hal yang tidak menguntungkan secara hidup berbangsa dan bernegara,” tutupnya. (Jau)