Terbaru! Mendagri Instruksikan Wajib Vaksin Booster Sebagai Syarat Akses Fasilitas Umum

KalbarOnline, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kelengkapan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster sebagai syarat beraktivitas. Pemenuhan dosis lanjutan itu guna mencegah masyarakat dari penularan Covid-19.

Hal itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat, yang telah ditandatangani oleh Tito pada Senin, 11 Juli 2022.

Tito menyebut instruksi itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya juga meminta masyarakat segera mendapatkan booster.

“Kepada bupati atau wali kota, mewajibkan vaksinasi booster sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik atau fasilitas umum, antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni dan budaya, restoran atau rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan atau mal serta pusat perdagangan, dan area publik lainnya,” ujarnya.

Namun demikian, aturan wajib booster itu dikecualikan bagi anak berusia di bawah 18 tahun dan mereka yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus. Warga dengan kondisi itu disyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dari dokter atau fasilitas kesehatan pemerintah.

Tito kemudian meminta masing-masing kepala daerah untuk melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan adat, kemudian tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan sumber daya lainnya untuk membantu melaksanakan percepatan vaksinasi booster di seluruh Indonesia.

“Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi booster secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal,” ujarnya.

Tito juga menginstruksikan khusus kepada gubernur di masing-masing Provinsi untuk melakukan sosialisasi secara masif dan intensif terhadap program percepatan booster melalui media massa dan selanjutnya juga meminta untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara intensif terhadap percepatan booster di daerahnya. (Jau)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri/Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.