KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengapresiasi kinerja jajaran Polda Kalbar dalam hal melakukan pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah daerah di Kalbar. Hanya saja, disisi lain Sutarmidji merasa menyayangkan jika pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk di Provinsi Kalbar.

Karena menurutnya, dengan adanya penetapan WPR, maka masyarakat tersebut tidak perlu melakukan pekerjaan karena memang sudah dilegalkan melalui kebijakan WPR.

“Sebetulnya (ada) beberapa kegiatan perekonomian–yang sebetulnya bisa mendapat pajak tapi tidak dilakukan. Contoh misalnya sekarang PETI, saya apresiasi Polda yang mengungkap sindikat itu. Sebetulnya ini bisa dilakukan dengan memberikan WPR. Dengan WPR, tentu produksinya dikenakan pajak dan sebagainya, sehingga menjadi pendapatan,” kata Sutarmidji kepada awak media, Kamis (14/07/2022).

Tak hanya urusan PETI saja, terhadap kebijakan ekspor tanaman kratom saat ini misalnya, juga dirasakan cukup alot. Padahal dari tanaman yang subur di wilayah hulu Kalbar itu, kratom bisa menghasilkan nilai ekspor hingga ratusan miliar rupiah.

“Kratom ini nilai ekspornya bisa Rp 300 miliar ke atas, tapi tidak tercatat transaksinya, sehingga pajaknya tidak didapat. Banyak lagi,” terang Sutarmidji.

“Untuk peningkatan-peningkatan lainnya, seperti bauksit. Hentikan ekspor mentahnya! produksi barang jadi. Karena nilai tambahnya 19 kali (lipat). Itu akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalbar,” jelasnya.

Diluar itu, Sutarmidji mengaku optimis, bahwa target penerimaan pajak Kalbar tahun ini diperkirakan bisa mencapai di atas Rp 19 triliun, diatas rata-rata penerimaan pajak nasional yang berkisar Rp 7,5 triliun.

“PAD Kalbar Insya Allah akan lebih besar. Sekarang realisasi PAD kita sudah lebih dari 58 persen. Saya perkirakan akan lebih dari target yang ada. Karena trennya semakin bagus. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Kalbar sudah pulih. Pertumbuhan ekonomi perkiraan saya di atas 5 persen. Sehingga kita harus jaga. Saya harap ini juga jadi perhatian kita semua,” katanya.

Masih dalam wawancaranya, Sutarmidji juga mengharapkan agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terus dijaga, utamanya soal harga pada komoditas sembilan bahan pokok (sembako), dimana jangan sampai terjadi inflasi pada barang-barang tersebut.

“Selain pajak, PAD terbesar Kalbar yaitu retribusi seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kemudian BUMD, dan lain sebagainya. Itu cukup. Bank Kalbar itu memberikan kontribusi bagi PAD Kalbar hampir Rp 100 miliar setiap tahun, yang lainnya belum,” sampainya. (Jau)