KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan meminta kepada segenap anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak terlibat politik praktis dan selalu menjaga netralitas sebagai ASN, menjelang tahun politik Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Wagub Kalbar, saat membuka Kegiatan Musyawarah Korpri Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (30/06/2022).

“Seorang ASN tidak boleh berpolitik praktis apalagi sampai mendukung salah satu calon Pilkada,” jelasnya.

Wagub Norsan mengungkapkan meski memiliki hak yang sama untuk memilih, namun secara organisasi ASN tetap dituntut untuk menjaga netralitas, karena ASN bekerja berdasarkan Undang undang Kepegawaian.

Lebih jauh dari itu, Korpri Kalbar juga diminta menggiatkan aktivitasnya, termasuk melakukan penyelesaian masalah yang tengah dihadapi.

“Segala permasalahan yang dihadapi Korpri Kalbar di periode sebelumnya dapat segera diselesaikan pada periode selanjutnya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Barat terpilih, periode 2022-2027, Harrison mengemukakan, bahwa netralitas ASN menjadi suatu kewajiban yang harus dipegang teguh oleh seorang ASN.

Pihaknya akan menindak tegas, jika ada oknum ASN ternyata tidak bisa menjaga komitmen dan netralitasnya.

“Untuk netralitas ASN jelang pilkada, tentunya tidak perlu diragukan lagi dan saya selaku sekretaris daerah maupun Ketua Korpri Provinsi Kalbar akan benar-benar memperhatikan tentang netralitas Korpri menjelang pilkada nanti,” kata dia.

“Jika ketahuan, akan tetap dijatuhkan sanksi, jika ditemukan tidak netral baik dari laporan maupun pemantauan dari Korpri sendiri nantinya,” tutup Harison. (Jau)