KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Percepatan Penyelenggaraan MPP oleh 17 kementerian, lembaga dan BUMN secara virtual, di Ruang Analisis Data, Selasa (28/6/2022). Penekenan MoU ini dipimpin oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
Dalam arahanya, wapres mengimbau kepada semua daerah di Indonesia, tak terkecuali Kalbar, untuk memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 2024. Percepatan penyelenggaraan MPP disampaikannya, merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik.
Ia melanjutkan, saat ini baru ada 59 MPP di 508 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 11 persen dari jumlah keseluruhan.
“Tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100 persen MPP, sudah dibangun di seluruh Indonesia,” kata Ma’ruf Amin.
Wapres juga menyampaikan, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, terutama untuk menyediakan MPP di setiap daerah. Sekitar 60 persen MPP saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.
Ia pun meminta untuk mempercepat pembangunan MPP yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Selain memenuhi target kuantitatif, MPP diharapkan bisa memberikan aspek kualitas.
Lebih lanjut, wapres menyatakan, kalau penyelenggaraan MPP di Kabupaten/Kota dapat menjadi tolak ukur birokrasi nasional, sehingga harus diperhatikan.
“Pelayanan MPP merupakan wujud pelaksanaan untuk menghadirkan pelayanan publik prima dan terintegrasi menuju kelas dunia yang berkualitas, mudah, cepat, murah dan transparan,” kata dia.
Dimana hal ini juga akan berdampak pada percepatan perizinan perusahaan, peningkatan daya saing global untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian, harus bisa diakses masyarakat secara sederhana. MPP diselenggarakan dalam rangka memperbaiki pelayanan publik bagi masyarakat dan memicu peningkatan investasi di daerah,” tutup Wapres Ma’ruf.
Sebagai informasi, penyelenggaraan MPP Indonesia merupakan hasil tiru praktik pelayanan publik di negara Georgia. Di negara tersebut, model ini terbukti berhasil memberikan pelayanan publik dengan beragam penghargaan Internasional yang didapatkan.
Berikut ini, daftar pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP:
Sebelumnya, kehadiran Sutarmidji ikut didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Hendra dan Plt Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Chasmiati. (Jau)
KalbarOnline, Ketapang – Irdam XII/Tpr, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menutup secara resmi TNI Manunggal…
KalbarOnline, Ketapang - Dalam upaya memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya, Polsek Sandai berhasil mengungkap…
KalbarOnline, Ketapang - Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander Wilyo menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun…
KalbarOnline, Ketapang - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat meminta jajaran Imigrasi kelas II…
KalbarOnline.com – Melindungi mobil dari berbagai risiko adalah langkah bijak untuk Anda lakukan sebagai pemilik…
KalbarOnline, Kaltim - PLN (Persero) resmi membangun PLN Hub yang akan menjadi episentrum ekosistem transisi…
Leave a Comment