KalbarOnline, Pontianak – DPRD Provinsi Kalbar mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (24/06/2022).

Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalbar kala itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Rapat ini dihadiri oleh 34 orang dari 65 orang pimpinan dan anggota DPRD Kalbar.

Selain itu, rapat juga tampak dihadiri kepala instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD di lingkungan Provinsi Kalbar, Staf Ahli Gubernur Kalbar, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar.

Ria Norsan, seusai rapat menjelaskan, bahwa penilaian atau predikat WTP dari BPK RI, merupakan penilaian tertinggi yang diraih oleh Pemprov Kalbar dalam hal pelaksanaan keuangan daerah tahun 2021.

“Walaupun ada hal-hal yang masih dipertanyakan oleh anggota DPRD melalui Pemandangan Fraksi-Fraksi tadi, dimana ada kegiatan yang sudah kita laksanakan dan ada yang belum dilaksanakan dan nanti akan dibahas dalam Rapat gabungan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, daya serap anggaran Pemprov Kalbar di tahun 2021 sebesar 94% sudah cukup bagus.

“Untuk di tahun Anggaran 2022 ini semua tender pekerjaan sudah hampir selesai, dan sekarang bulan keenam hingga sebelum akhir tahun diharapkan semua kerjaan tuntas dan tidak akan ada yang terlambat,” pungkasnya. (Jau)