KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji, memberikan sinyal akan “mengocok ulang” sejumlah nama kepala OPD di lingkungan pemerintahannya. Hal itu menyusul data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalbar, yang baru mencapai angka 22,66 persen per-tanggal 17 Juni 2022.

“Saya minta jangan sampai lambat nyerap anggaran dan jangan sampai Silpa terlalu tinggi, lebih dari 7 persen, saya evaluasi. Kemudian kalau BPK melakukan pemeriksaan–banyak temuan di dinas tersebut. Tunggu saja,” ancam Sutarmidji.

Jika merujuk pada data yang ada, perangkat daerah yang realisasinya paling rendah memang ada pada dinas-dinas yang memiliki banyak program fisik atau pembangunan. Dimana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) berada di posisi terendah yakni baru 1,42 persen.

Kemudian disusul oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di posisi kedua terendah. Realisasi belanja di Dinas PUPR per-17 Juni 2022 pun baru mencapai angka 4,78 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, yang dikonfirmasi awak media, Selasa (21/06/2022), tidak mengelak terkait data rendahnya serapan APBD tersebut. Namun ia mengungkapkan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi anggarannya memang masih rendah itu disebabkan oleh berbagai hal.

Pertama, karena anggaran di perangkat daerah tersebut banyak berupa kegiatan fisik. Seperti pengadaan gedung, jalan dan infrastruktur lainnya.

“Yang juga menjadi faktor penghambat adalah terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan dana yang bersumber DAK (Dana Alokasi Khusus), DAK ini terkadang petunjuk teknisnya (juknis) belum keluar, atau keluarnya terlambat sehingga menjadi hambatan dalam mengeksekusi kegiatan kegiatan DAK tersebut,” kata Harisson kepada

Kemudian yang selanjutnya, dikatakan Harisson, banyak kegiatan fisik yang perencanaan dan pelaksanaan pengerjaannya dilakukan dalam tahun yang sama. Hal ini lah yang kemudian membuat dinas teknis membutuhkan waktu cukup lama dalam menyelesaikan pekerjaan, karena ada dua proses pengadaan yang harus dilalui. Pertama proses pengadaan perencanaan, lalu yang kedua pengadaan pembangunan fisik.

“Jadi pertama kita harus melakukan lelang perencanaan dulu, dua tiga bulan. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan lelang konstruksi yang tentu saja ini akan menjadi lama dalam kita merealisasikan anggaran,” jelasnya.

Realisasi anggaran pun baru bisa dikebut, kata Harisson, pada triwulan ke empat– dimana sebagian besar pekerjaan pengadaan selesai.

Faktor lainnya, disebutkan Harisson, ada pula beberapa pekerjaan yang sudah selesai dilelang, akan tetapi pemenang lelang tersebut enggan atau tidak mau mencairkan uang muka di awal. Itu terjadi karena memang kontraktor pemenang lelang merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafit.

“Sehingga itu juga menghambat pelaksanaan realisasi anggaran,” pungkasnya.

“Tradisi” yang Perlu Dikoreksi

Terpisah, Anggota DPRD Kalbar, Miftah, secara terang-terangan meminta kepada Pemprov Kalbar untuk mengikis “tradisi” kinerja OPD-OPD yang lamban dalam melakukan serapan APBD tahunan.

“Ini sepertinya sudah menjadi tradisi bagi OPD-OPD dalam serapan anggaran, selalu terlambat. Inikan seakan-akan jadi tradisi,” kata Miftah.

Oleh karena itu, DPRD Kalbar meminta agar OPD terkait supaya lebih fokus dan proaktif untuk mencapai target serapan anggaran dalam memasuki triwulan kedua ini. Sehingga diharapkan, pada triwulan ketiga nanti, paling tidak serapan anggaran sudah berada di angka 75-80 persen.

“Harapan kita kedepan, jangan lagi bekerja serapan anggaran itu (seperti kata pepatah, red), ‘begitu ribut, begitu juga berangkut’. Akhirnya banyak kerjaan yang tidak tuntas, kerjaan banyak yang tak sesuai harapan, banyak juga kerjaan yang memang mestinya sudah tuntas, begitu masuk ke triwulan keempat sudah tuntas, tapi faktanya kadang tak sesuai dengan harapan kita,” sergah Miftah.

Oleh karenanya, Miftah pun mengaku, akan mendukung penuh langkah Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang bakal melakukan koreksi ke OPD-OPD yang dinilai lamban tersebut.

“Saya sangat mendukung kebijakan gubernur,” jelas Miftah.

Terkait dengan penjelasan Sekda soal serapan anggaran yang baru mencapai 22,66 persen, Miftah pun mengamini, bahwa memang faktanya seperti itu, dan yang paling rendah serapan anggarannya berada di Dinas Perkim dan PUPR.

“Jadi kita berharap kerjasamanya, dalam hal ini kawan-kawan di eksekutif dan legislatif juga, kita harus kerjasama, kita harus saling bahu membahu supaya serapan anggaran itu sesuai harapan kita bersama, demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Kalbar,” tuturnya.

“Kalau bisa, konsultan untuk kegiatan-kegiatan itu harus yang profesional dan memang betul-betul yang sudah terlatih dan berpengalaman, sehingga nanti survei lokasi, tidak banyak hal ini itu. Jadi kita berharap kedepan lebih baiklah serapan anggaran ini,” tutup Miftah. (Jau)