KalbarOnline, Pontianak – Jelang 2 tahun Pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menghangatkan mesin partai melalui kegiatan workshop marketing politik dan bedah dapil.

Workshop marketing politik dan bedah dapil ini merupakan analisis Swot (analisa strategi dan evaluasi) yang dilakukan PPP untuk mengukur kekuatan politik, potensi kemenangan bagaimana, evaluasi kekalahan di salah satu dapil, serta mencari solusi tepat apa dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi pola kerja PPP di masa lalu harus dikubur dalam-dalam. Pola kerja misalnya penyusunan caleg baru dilakukan nanti saat menjelang penetapan DCS dan DCT,” kata Ketua Pemenangan Dapil Kalimantan dan Sulawesi, Yunus Razak.

Hal itu ditekankan Yunus saat kegiatan “Workshop Marketing Politik dan Bedah Dapil” tingkat DPW PPP Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Sabtu (04/06/2022).

“Sehingga orang yang direkrut itu orang-orang yang belum dianalisa potensi dan basis sosialnya, dipaksakan menjadi caleg di salah satu dapil, sehingga tak sesuai harapan,” sambungnya.

Menurutnya, untuk mencapai kemenangan gemilang di Pemilu 2022, PPP harus bekerja keras. Yunus menilai waktu 2 tahun ini cukup untuk mengakomodir kerja-kerja partai tersebut.

“Pak gubernur inikan kader PPP, 41 tahun jadi kader PPP sampai saat ini. DPP PPP saat ini sedang berikhtiar agar bagaimana perolehan kursi legislatif itu meningkat signifikan sesuai target kita di Pemilu 2024,” katanya.

“Upaya itu bisa terwujud, kalau kerja-kerja politik dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, makanya 2 tahun sebelum pemilu kita sudah bekerja. Salah satunya workshop marketing politik dan bedah dapil ini,” jelas Yunus.

Workshop marketing politik dan bedah dapil ini merupakan kegiatan yang ke-18 kali dari 18 provinsi. Kalbar merupakan provinsi ke-18 di Indonesia yang telah melakukan kegiatan ini.

“Banyak kursi PPP itu di bawah 1 level di bawah kursi terakhir, jadi nyaris dapat, kurang sedikit. Jadi kita tidak mau 2024 hal itu terjadi. Jadi perolehan kursi legislatif itu menjadi target PPP di seluruh Indonesia. Supaya, kalau kursi legislatif signifikan, kita bisa mengusung calon kepala daerah sendiri atau calon yang memiliki visi yang sama dengan PPP,” paparnya. (Jau)