Beasiswa Bebas SPP, Strategi Pemprov Dongkrak IPM yang Jeblok 

KalbarOnline, Pontianak – Selain pembangunan fisik dan penguatan dari sisi kurikulum, Pemerintah Provinsi (Provinsi) Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalbar, juga melakukan sejumlah strategi atau upaya untuk mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang jeblok secara nasional. Salah satunya beasiswa bebas SPP.

“Kalau melihat kebijakan bapak gubernur, beasiswa ini akan berkelanjutan. Tahun ini Rp 187 miliar total anggaran kita untuk beasiswa pendidikan SMA/SMK untuk 208.298 siswa. Ini setiap tahun, sudah dari tahun 2019 sampai saat ini,” ujar Kepala Disdikbud Provinsi Kalbar, Rita Hastarita, Jumat (03/06/2022).

Tak hanya beasiswa, upaya lain seperti bantuan perlengkapan sekolah juga terus diberikan setiap tahunnya. Untuk tahun ini, terangnya, ada 13.667 siswa yang mendapatkan bantuan perlengkapan bantuan sekolah seperti pakaian, sepatu dan tas.

Baca Juga :  Ribuan Peserta Pawai Taaruf di Kota Pontianak Meriahkan Tahun Baru Islam 1445 H

“IPM sekarang 67,90, kalau lihat tren 10 tahun terakhir meningkat terus, hanya saja IPM ini kan merupakan akumulasi dari perkembangan di seluruh kabupaten/kota, pemprov ini hanya akumulasi saja, sehingga upaya sinkronisasi data harus dilakukan,” kilahnya.

Lebih lanjut, Rita menyampaikan, bahwa pihaknya saat ini sedang berupaya melakukan sinkronisasi data KK dengan pihak Disdukcapil Kalbar terkait status anak-anak yang sudah selesai sekolah.

“Jadi pada saat KK diperbarui, kan biasanya pakai data lama. Kami harap itu, karena capil juga kami berikan aplikasi itu untuk bisa input data, agar ketika masyarakat mengupdate KK-nya bisa otomatis berubah. Jadi yang sebelumnya masih berstatus tamat SMP, akan terupdate jadi tamat SMA,” katanya.

Rita menilai, faktor data menjadi krusial saat berbicara tentang grade IPM suatu daerah. Ia mencontohkan, pada saat sensus dilakukan oleh BPS misalnya, tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan KK lama. Sehingga, anak yang seharusnya terdata sudah selesai sekolah, menjadi tidak terdata, lantaran bertahun-tahun KK yang ada tidak di-update.

Baca Juga :  Peduli dan Komitmen Bangun Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dan UMKM, Sutarmidji Pertegas Melalui Penghargaan Ini

“Saat disurvei, (tertera di KK) masih pakai pendidikan yang lama. Makanya kita akan sinkronisasikan data ini, sehingga terjadi peningkatan. itu upaya yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Tahun 2022”, yang digelar oleh Disdikbud Provinsi Kalbar, Jumat (03/06/2022), Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, bahwa ari 34 provinsi yang ada di Indonesia, IPM Provinsi Kalbar menempati urutan yang ke-30. 

“IPM Kalbar saat ini masih jauh dari angka rata-rata nasional, yakni pada urutan 29 atau 30 dengan nilai 67,90,” kata Sutarmidji. (Jau)

Comment