KalbarOnline.com, Jakarta – Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Regional Kalimantan tahun 2022 yang diselenggarakan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Dalam kesempatan itu, Wagub Ria Norsan menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar sebenarnya telah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang ada di kalbar. Diantaranya Jembatan Kapuas 2 dan Jembatan Kapuas 3 untuk mengurai kemacetan.

“(Kemudian) usulan akses ke Pelabuhan Kijing di Mempawah, dikarenakan jalan ke pelabuhan itu kecil, jadi kalau tidak dibangun atau dilebarkan akan menimbulkan kemacetan. Itu prioritas yang kita ajukan dalam Musrenbang,” ungkap Ria Norsan.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Provinsi Kalbar,” harap Ria Norsan.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, adapun tema Musrenbang Regional Kalimantan tahun 2022 ini yaitu “Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan Dalam Membangun Ibu Kota Negara”.

“Tujuan pelaksanaan Musrenbang ini antara lain, pertama sebagai upaya peningkatan tingkat dan harmoni koordinasi dan kerjasama regional untuk mempercepat pembangunan di pulau Kalimantan dalam membangun Ibu Kota Negara Nusantara serta merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat menjadi perhatian serius, agar proses pembangunan Regional Kalimantan sebagai bagian dari prioritas dan menjadi kawasan strategis nasional,” ujar Ariadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, kerja sama antar pemerintah provinsi se-Kalimantan ini merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterlibatan daerah satu dengan lainnya, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi, serta dapat mengurangi kesenjangan antar daerah.

“Dengan melalui Musrenbang salah satu instrumen untuk menyamakan persepsi dalam program perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan Musrenbang Regional Kalimantan ini selanjutnya akan dihasilkan komitmen bersama pemerintah provinsi se-Kalimantan dan pemerintah pusat sebagai pihak penyusun regulasi Politik RPJMN 2020-2024.

“Agar usulan FKPR2RK atas kebutuhan pembangunan dapat diakomodir dan selanjutnya usulan tersebut tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengungkapkan, Musrenbang ini bisa dijadikan sebagai sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah di yang ada di pulau Kalimantan, dalam rangka membangun Kalimantan sebagai penopang Ibu Kota Negara Nusantara kedepannya.

“Setelah ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara Nusantara Provinsi yang terletak di Regional Kalimantan untuk berbenah dalam menyambut perpindahan ibu kota ini,” katanya.

“Dengan perpindahan Ibu Kota Negara di pulau Kalimantan, tentunya memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Kalimantan secara keseluruhan,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, data tahun 2021 menunjukkan bahwa pulau Kalimantan telah berkontribusi bagi perekonomian Republik Indonesia sebesar 8,25 persen. Beliau berharap, kontribusi tersebut dapat meningkat seiring dengan percepatan regional di Kalimantan untuk menyambut Ibu Kota Negara yang baru.

“Pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan tentu akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian lebih tinggi, sehingga dapat membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun nasional,” harapannya. (Jau)