KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melantik 5 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar.

Pelantikan yang turut disaksikan Sekda Kalbar Harisson itu berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur, Kamis, 19 Mei 2022.

Para pejabat yang dilantik itu merupakan rotasi jabatan yakni Rita Hastarita yang sebelumnya merupakan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud).

Sementara Sugeng Hariyadi yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digeser menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar.

“Sebetulnya yang dilantik tadi 11 orang, tapi ada yang belum clear dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Sehingga yang dilantik tadi 5 orang. Ini hanya rotasi saja,” kata Gubernur Sutarmidji.

Sutarmidji turut menjelaskan, rotasi tersebut dilakukan lantaran ada 9 jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang kosong dan harus dilakukan open bidding (lelang jabatan) secepatnya.

“Sehingga rotasi perlu dilakukan sekarang, karena ada juga yang bertugas sudah cukup lama. Ada juga yang perlu penyegaran untuk perbaikan organisasi. Yang jelas ini untuk menjawab tantangan dan kebutuhan ke depannya. Jadi biasa saja,” kata Sutarmidji.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Sutarmidji meminta agar bekerja dengan baik dan profesional dimanapun ditugaskan.

“Segera evaluasi serta lakukan koordinasi dengan pejabat sebelumnya untuk kelancaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan, tetap bekerja secara profesional,” pinta Sutarmidji.

Sutarmidji juga meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk berbenah, bekerja dengan cepat dengan menggunakan data yang valid.

Selain Rita Hastarita dan Sugeng Haryadi, 3 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik itu di antaranya Raminuddin yang sebelumnya merupakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalbar dilantik menjadi Kepala Biro Umum.

Kemudian Yuline Marhaeni yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan digeser menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lalu Natalia Karyawati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. (Jau)