Sutarmidji Nilai Kebijakan Larangan Ekspor CPO Memiliki Dampak Negatif dan Positif

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menilai, kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Pemerintah Pusat ini memiliki dampak negatif dan positif.

Sutarmidji menjelaskan, dampak negatif dari larangan ekspor CPO ini otomatis akan membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit akan turun. Sehingga akan merugikan para petani.

“Dampak positifnya, masyarakat akan segera memperoleh minyak goreng dengan harga yang wajar,” kata Sutarmidji, Jumat, 29 April 2022.

Meski harga TBS akan berdampak dengan kebijakan tersebut, Sutarmidji berharap penurunannya tak terlalu jauh.

Menurut Sutarmidji, berdasarkan harga patokan di pasar, misalnya minyak goreng curah Rp14 ribu per liter, maka harga TBS di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak boleh di bawah Rp2 ribu.

Baca Juga :  Harjad Pontianak ke-247, Edi Kamtono: Kedepan Akan Lebih Wow

“Hitungan ekonomisnya harus di atas Rp2 ribu. Walaupun tidak di kisaran Rp3.800 tapi harus di atas Rp2 ribu. Jangan sampai ada Rp1.200 atau Rp900, itu tak betul. Jangan sampai,” tegas Sutarmidji.

Karena itu Sutarmidji mengajak para pelaku usaha di sektor produksi minyak goreng dan CPO untuk peka terhadap kondisi masyarakat saat ini, menyikapi kebijakan tersebut.

“Artinya kalau sudah Presiden tegas seperti ini kalau saya menafsirkannya, selama ini (perusahaan) susah diajak ini (kerja sama). Makanya saya selama ini sering marah juga dengan perkebunan karena perhatiannya kurang untuk dalam negeri,” kata Sutarmidji.

Misalnya saja di Kalbar, menurut Sutarmidji tidak boleh terjadi kelangkaan minyak goreng. Pasalnya, produksi minyak goreng yang dilakukan produsen migor di Kalbar mencapai 10 kali lipat dari konsumsi masyarakat.

Baca Juga :  Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Edi – Bahasan Negatif Narkoba

Karena itu Sutarmidji mengingatkan produsen minyak goreng untuk tidak mengejar keuntungan semata.

“Harusnya dia (pengusaha) jaga usaha itu supaya betul-betul bisa untuk kesejahteraan masyarakat di sini (Kalbar),” tegasnya.

Sutarmidji berharap langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat dapat segera membuat stabil minyak goreng dengan harga yang wajar di dalam negeri. Jika langkah yang diambil berhasil, Sutarmidji meyakini pintu ekspor CPO dan turunannya akan dibuka kembali secepatnya.

“Sekarang perusahaan mau cepat atau mau lama, kalau mau lama, main-main saja,” pungkasnya.

Comment