Kritik Kebijakan Mentan, Bupati Karolin: Bantuan Pertanian Tahun Ini Nol

KalbarOnline, Pontianak – Bupati Landak Karolin Margret Natasa memberikan kritik terhadap kebijakan Menteri Pertanian (Mentan).

Kritik tersebut disampaikan Karolin terkait pembangunan pertanian bagi daerah yang tidak masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan food estate.

IKLANBANKKALBARIDULADHA

Karolin meminta, pengembangan kawasan food estate jangan justeru menghambat pembangunan pertanian bagi daerah di luar kepentingan Program Strategis Nasional tersebut.

“Menteri Pertanian menetapkan daerah-daerah food estate, di Kalimantan itu ditetapkan di Kalimantan Tengah. Penetapan food estate ini kami harap jangan menghambat pembangunan Pemerintah Pusat untuk daerah-daerah di luar food estate,” kata Karolin.

Karolin menyampaikan itu saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2023 yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis, 7 April 2022.

Baca Juga :  Bea Cukai: Kratom Peluang Besar Bagi Indonesia

Menurut Karolin, di setiap wilayah tentu memiliki kawasan pertanian dan sentra-sentra ketahanan pangan.

“Contohnya seperti Sambas, Landak dan sebagainya. Daerah inikan sentra ketahanan pangan di Kalbar,” kata Karolin.

Hanya saja, kata dia, daerah tersebut tidak masuk dalam kepentingan Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan food estate.

“Yang kami pertanyakan, kenapa Menteri Pertanian tidak memberikan bantuan pertanian kepada daerah yang tidak ditetapkan sebagai food estate,” kata Karolin.

“Sehingga mulai tahun ini (2022), skema DAK (Dana Alokasi Khusus) dan bantuan untuk bidang pertanian itu nol. Zero,” kata Karolin.

Hal itu, kata Karolin, telah disampaikannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karena itu, dia berharap Bapenas dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.

Baca Juga :  Inflasi di Pontianak Naik 0,34 Persen, Pemkot Segera Lakukan Pengawasan

Menurut Karolin, berdasarkan informasi dari Bappenas, bantuan yang dimaksud atau skema pembiayaan pembangunan pertanian bagi daerah tetap ada, hanya saja bentuknya bukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Inilah yang belum ada sosialisasi kepada pemerintah daerah. Jadi sebenarnya bantuannya seperti apa dari pemerintah pusat untuk bantuan pertanian. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu catatan penting dari Musrenbang kali ini agar dapat dikoordinasikan di tingkat nasional,” pungkas Karolin.

Comment