KalbarOnline, Pontianak – Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tidak kalah lengkap dengan negara tetangga. Sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri lagi.

“Saat ini operasi jantung terbuka sudah bisa dilakukan. Tapi, akan dimulai tahun depan,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji, saat Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (31/3/2021).

Sutarmidji mengatakan, Pemprov Kalbar sedang membangun sarana prasarana dengan baik terlebih dahulu.

Semua daerah di Kalbar juga harus bisa memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Selanjutnya tinggal meningkatkan pelayanannya saja, seperti harus bisa melayani dengan senyum. “Jangan sampai orang masuk RS meringis, pulangnya menangis,” ujar Sutarmidji.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Hary Agung Tjahyadi mengungkapkan, masih ada tugas besar terkait percepatan Vaksinasi COVID-19.

“Makanya, kita undang pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan penilaian masalah-masalah terkait Vaksinasi Covid-19 dan masalah lainnya di bidang kesehatan yang muncul di kabupaten/kota agar menemukan solusinya,” kata Hary Agung.

Rakor tersebut juga membahas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik di Puskesmas maupun RS.

“Penilaian akreditasi Fasyankes dihentikan 2 tahun sejak masa pandemi COVID-19. Seperti yang Gubernur Kalbar sampaikan, mutu pelayanan sangat penting dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa mengakses layanan, termasuk rumah sakit,” kata Hary Agung.

Ia juga mengimbau masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar untuk mendukung upaya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memahami variabel-variabelnya.

“Sehingga, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bisa menganalisa variabel mana yang lemah untuk bisa diintervensi,” kata Hary Agung.

Kemudian, Direktorat Tenaga Kesehatan Kemenkes RI sudah menganalisa jalan keluar terkait tenaga kesehatan berstatus tenaga honorer yang mana tahun 2023 sudah tidak bisa dipekerjakan lagi.

“Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, permasalahan yang ada di kabupaten/kota di Kalbar bisa mendapatkan solusinya,” harap Hary Agung. (*)