KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyebut, produsen minyak goreng itu sejatinya harus dipaksa tunduk pada pemerintah.

“Saya sependapat sama Pak Jokowi, produsen minyak goreng itu harus dipaksa tunduk pada pemerintah. Harus dipaksa,” kata Sutarmidji, Rabu, 30 Maret 2022.

Negara sebetulnya bisa mengambil langkah tegas jika produsen minyak goreng tak mau ikut aturan.

“Kalau saya, pajak ekspor CPO-nya naikan. Kemudian pajak ekspornya itu alihkan untuk subsidi minyak goreng. Kalau mereka tidak mau mengikuti aturan. Jangan susah-susah. Dari itu kita juga akan mempermudah pendirian pabrik minyak goreng,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji pun membeberkan, kemampuan produksi minyak goreng di Kalbar sendiri lebih dari 20 ribu ton perbulan. Sedangkan kebutuhan Kalbar terhadap minyak goreng hanya sekitar 4 ribuan ton perbulan.

“Apa salahnya sih siapkan pasokan untuk Kalbar, tidak rugi-rugi amat mereka (produsen minyak goreng). Pasti masih untung,” kata Sutarmidji.

Oleh karena itu Sutarmidji meminta produsen minyak goreng di Kalbar betul-betul memperhatikan kebutuhan daerah. Apalagi kondisi yang terjadi bukan karena biaya produksi yang meningkat, melainkan harga CPO yang memang naik di pasaran.

“Mereka inikan rata-rata punya perkebunan sendiri, pasti masih untung. Cuma mereka rakus saja, tidak mau berpikir untuk kepentingan masyarakat. Pentingkan ekonomi (mereka) saja. Sebetulnya tidak ada alas an. Tidak rugi, mereka pasti tidak rugi. Masih untung, 18 ribu per liter saja masih untung, 17 ribu lebih bagus,” pungkas Sutarmidji.