KalbarOnline, Pontianak – PT Pertamina bersama BRI mengeluarkan Kartu Kendali Solar Subsidi untuk setiap Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

“Agar dapat diketahui berapa jumlah solar bersubsidi yang dibeli, di SPBU mana. Sehingga bisa terukur setiap hari,” kata Gubernur Kalbar Sutarmidji, usai menerima audensi PT Pertamina dan BRI, Rabu (30/3/2022).

Kebijakan penerbitan Kartu Kendali Solar Subsidi ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari disparitas harga.

“Masyarakat yang berhak tidak akan protes karena mereka memang harus dibantu,” kata Sutarmidji.

Ia berhadap ke depannya, tidak ada disparitas harga subsidi dan non subsidi yang terlalu jajuh. “Agar negara dapat mensubsidi dengan nilai nominal terjangkau seperti Rp3 Ribu per liter untuk solar subsidi,” kata Sutarmidji.

Ia menambahkan, audensi PT Pertamina dengan BRI kali ini memang membahas tentang solar subsidi.

Disebutkan kalau selama ini volume solar subsidi 93 persen, sementara non subsidi 7 persen.

Seharusnya, komposisinya dibuat menjadi seimbang, seperti volume solar bersubsidi 80 persen dan 20 persen untuk yang non subsidi.

“Agar solar subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,” jelas Sutarmidji.

Perbedaan yang jauh antara harga solar subsidi dengan non subsidi membuka ruang bagi para penimbun.

“Disparitas harga solar subsidi dan non subsidi berada di atas Rp 8.000. Ini menyebabkan oknum yang nakal ikut antre membeli solar bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga non subsidi kepada pihak industri,” ungkap Sutarmidji.

Tentunya hal ini menyebabkan negara rugi dan masyarakat yang membutuhkan solar subsidi juga rugi.

Pada kesempatan yang sama, Manager PT. Pertamina Kalbar menjamin stok solar aman untuk menyambut Ramadan dan Idulfitri 1443 Hirjiyah.

“Masyarakat diharapkan melapor ke nomor 135 jika menemukan kekurangan stok BBM, Elpiji, maupun produk PT. Pertamina lainnya. Kami akan segera merespon laporan tersebut,” kata Achmad Rifqi.(*)