KalbarOnline, Mempawah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah diharapkan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

“Selain itu, Pemkab Mempawah juga harus terus memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson.

Ia menyampaikan hal tersebut ketika mengikuti Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mempawah secara daring di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/03/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga mengatakan, peningkatan kualitas jalan kabupaten harus terus dilakukan, penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat juga mesti terus diupayakan.

Harisson juga berharap, berbagai capaian positif Pemkab Kabupaten Mempawah selama ini terus ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah menunjukkan nilai yang cukup baik yakni tumbuh 4,10 persen. Sementara penduduk miskin 5,18 persen.

Indikator makro lainnya seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 menunjukkan angka 7,71 persen.

Untuk Capaian IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2021 sebesar 66,03, di bawah capaian Provinsi Kalbar 67,9.

Harisson mengingatkan, pencapaian IPM 2023 merupakan Prioritas Pemprov Kalbar yang telah disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2023.

Terkait penanganan desa-desa yang belum memiliki aliran listrik dan jaringan internet, menurut Harisson, Pemkab Mempawah sudah mengupayakannya dengan cukup baik.

Upaya tersebut, baik melalui Program Pemprov Kalbar, koordinasi dengan PLN maupun dengan Pemerintah Pusat (Pempus).

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga mengingatkan tentang antisipasi terhadap bencana alam yang harus mendapat perhatian bagi semua pihak.

Caranya, dengan terus memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud di Kabupaten Mempawah secara khusus dan di Kalbar secara umum.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi mengingatkan bahwa Pelabuhan Internasional Terminal Kijing yang masih dalam tahap penyelesaian merupakan salah satu fokus pembangunan proyek strategis nasional.

Pelabuhan tersebut dapat menjadi akses pengembangan wilayah Kalbar dan menjadi alur ekspor ke seluruh negara dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA).

Hal tersebut selaras dengan tema RKPD tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pembangunan di Kabupaten Mempawah tahun 2023, ungkap Muhammad Pagi, difokuskan pada pembangunan desa menuju Desa Mandiri.

Selanjutnya, Pemkab Mempawah sedang sedang memperbaharui kualitas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Hal tersebut dilakukan untuk membuka akses beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Kunyit yang menjadi Sentra Wilayah Strategis Nasional.

Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendongkrak ekonomi dan pengembangan wilayah di Kecamatan Sadaniang, Toho dan Anjongan.

Selain itu, Muhammad Pagi juga menyampaikan jumlah usulan Belanja Langsung tahun 2023 yang mencapai Rp2,3 Triliyun.

Sementara estimasi Belanja Tak Langsung tahun 2023 bernilai sama dengan tahun 2022 yakni hanya Rp1,08 Triliyun.

“Saya minta Bappeda Kabupaten Mempawah melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi Rancangan RKPD sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2023 yang nantinya akan menjadi rujukan dalam UHK 2023 dan RAPBD tahun 2023,” kata Muhammad Padi.

Sehingga, jelad dia, apa yang dihasilkan dari RAPBD 2023 merupakan skala prioritas masyarakat. Dengan harapan meningkatnya perekonomian masyarakat Kabupaten Mempawah yang lebih baik dan merata di seluruh lapisan.

Kemudian, Kabupaten Mempawah mengajukan beberapa usulan pembangunan kepada Pemprov Kalbar, di antaranya lanjutan pembangunan SMA Negeri 1 Mempawah.

Kemudian pembangunan SMK Negeri 1 Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong, penyediaan air bersih pada PDAM Tirta Jaya Mempawah untuk mendukung operasional dari Pelabuhan Kijing.

Kampus IPDN dan Batalyon Kavaleri, penyelesaian RSUD bertaraf internasional, dan pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi untuk Jalan Gusti Moch Taufik.(*)