KalbarOnline, Kapuas Hulu – Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat meninjau dua bangunan PDD Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Kapuas Hulu.

Wahyudi Hidayat didampingi Sekda Kapuas Hulu Mohd Zaini meninjau bangunan tersebut usai rapat bersama PDD Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) Kabupaten Kapuas Hulu di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu, Jumat, 4 Maret 2022.

Wahyudi Hidayat dalam kesempatan itu menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen memajukan dunia pendidikan. Khusus kepada PDD Polnep Kapuas Hulu, selain memberi dukungan anggaran, Pemkab Kapuas Hulu juga telah menghibahkan lahan.

“Ada lahan 10 hektar di Desa Kedamin Darat, Putussibau Selatan yang sudah kami hibahkan. Bahkan kita juga hibahkan anggaran Rp5 miliar,” kata Wahyudi Hidayat.

Namun, dia meminta agar pihak Polnep Kapuas Hulu memahami kondisi anggaran Pemerintah Daerah yang terbatas. Terlebih lagi ada pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sebab itu, Wahyudi berharap ada upaya bersama dari PDD Polnep Kapuas Hulu untuk memperjuangkan kebutuhan yang ada ke Pemerintah Pusat.

“Kita kolaborasi sama-sama mengusulkannya ke Pemerintah Pusat,” pungkas Wahyudi Hidayat.

PDD Polnep Kapuas Hulu diketahui memiliki 1.553 mahasiswa yang terbagi pada tiga program studi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2022.

Pemda Kapuas Hulu sendiri telah menghibahkan lahan 10 hektar untuk PDD Polnep Kapuas Hulu, dan sudah ada dua bangunan milik Polnep yang berdiri namun belum difungsikan secara maksimal.

Direktur PDD Polnep Kapuas Hulu M. Toasin Asha menjelaskan, pihaknya akan memaksimalkan dua gedung yang sudah ada. Sebelumnya gedung tersebut belum digunakan karena terbatas sarana pendukung.

“Kemaren tidak ada air, namun kedepan akan kami maksimalkan,” kata dia.

Dalam rapat dan peninjauan bangunan PDD Polnep Kapuas Hulu tersebut hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat, Direktur Polnep Negeri Pontianak, dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Kemudian Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum serta Kepala Bagian Kesra.