KalbarOnline, Pontianak – Menjelang penghapusan pada 2023, Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir semua Tenaga Honorer di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
“Kami semua berharap tetap diakomodir,” kata Ketua Persatuan Tenaga Honorer Kalbar Fitri Apriadi, kemarin.
Pasalnya, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut sebagai formula untuk mengakomodir Tenaga Honorer lebih banyak formasi tenaga kesehatan dan pendidikan.
Sementara, kata Fitri Apriyadi, Tenaga Honorer di instansi-instansi pemerintahan di Kalbar lebih banyak bekerja di bidang administrasi.
- Tenaga Honorer Ditiadakan Tahun 2023, Sutarmidji: Kalau Tamat SMA Gampang Ngurusnya
- Tampung Tenaga Honorer, Ani Sofyan: Semua OPD Kalbar sudah Siapkan Formasi untuk Mereka
- Tenaga Honorer Bidang Administrasi Dijadikan Outsourcing?, Angeline Fremalco: Kan Tidak Elok
- Pontianak Kekurangan ASN, Diperparah dengan Penghapusan Tenaga Honorer
“Kami berharap ada solusi dari pemerintah terhadap kebijakan ini. Bagaimana nasib kami,” kata Fitri Apriadi.
“Belum lagi dalam seleksi tersebut hanya untuk S1 ke atas. Sementara DIII ke bawah tidak bisa ikut seleksi,” ucap Fitri.
Ia berharap, Tenaga Honorer yang pendidikannya DIII ke bawah bisa diakomodir. Bisa juga ikut seleksi PPPK.
“Pertimbangkan juga masa pengabdian mereka. Jangan hanya dilepas begitu saja. Itu yang kami terus suarakan,” kata Fitri.
Penghapusan Tenaga Honorer, ingat Fitri, tentunya akan memunculkan pengangguran baru, walaupun sudah ada opsi berupa PPPK.
Melihat persyaratan untuk mengikuti Seleksi PPPK, tentunya banyak Tenaga Honorer yang tidak bisa lolos atau bahkan tidak bisa ikut seleksi.
Selain menambah pengangguran, menurut Fitri, Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan kelabakan atas penghapusan Tenaga Honorer. (J)
Comment