Wagub Ria Norsan Komitmen Percepat Penurunan Angka Stunting Kalbar

KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bertemu Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo di Ruang Sekretariat BKKBN, Selasa, 18 Januari 2022.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas terkait stunting di Kalbar. Penurunan angka stunting sendiri menjadi satu di antara fokus Presiden sebagai target nasional. Presiden Jokowi bahkan menargetkan angka stunting harus berada di 14 persen.

Angka stunting di Kalbar sendiri saat ini masih terbilang tinggi. Berada di angka 20 persen. Angka tersebut diharapkan bisa turun di kisaran 14 persen sesuai target Presiden.

Sejalan dengan semangat Presiden, Wagub Ria Norsan pun ingin angka stunting di Kalbar dapat turun. Bila perlu berada di angka nasional.

“Sekarang yang tinggi ada tiga Kabupaten yakni Kubu Raya, Sintang dan Melawi yang harus kita pacu dan tadi saya langsung mendapat pengarahan dari Kepala BKKBN Pusat Pak dr Hasto Wardoyo,” ujarnya, Rabu, 19 Januari 2022.

Norsan mengaku sudah ada rencana aksi bersama Kepala Daerah di 14 Kabupaten/Kota.

Bahkan dalam mengatasi stunting di daerah, Wagub Ria Norsan telah dipercayai BKKBN pusat sebagai Ketua Pelaksana dan Gubernur Sebagai Ketua Pengarah

“Sebagai Ketua Tim pelaksana percepatan stunting, dalam pertemuan ini saya menyampaikan arahan dan sekaligus membahas pencegahan stunting di Kalbar yang di mana angka stunting cukup tinggi dalam hitungan skala nasional,” kata dia.

Sebelumnya, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Muslimat mengatakan bahwa berdasarkan data, Kalbar masih perlu bekerja keras dan kerja tuntas untuk 2024 dalam upaya menurunkan angka stunting menjadi 14 persen sesuai perintah Presiden.

Dari perintah tersebut ada dasar Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting BKKBN ditunjuk sebagai koordinator.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota hingga desa.

Di mana untuk tingkat provinsi Gubernur sebagai pengarah dan Wagub sebagai pelaksana. Kemudian seluruh perangkat organisasi terkait akan menjadi sekretaris dan anggota.

Ia mengatakan bahwa dalam hal ini, BKKBN siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan saling mengisi dan berkerja sama agar kedepan Kalbar sesuai perintah Gubernur mampu menurunkan angka stunting menjadi 14 persen.

“Bahkan jika memungkinkan kita turun dibawah 14 itu harapan Pak Gubernur.
Dalam upaya penurunan stunting kita juga membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari Bidang, PKK dan kader desa,” katanya.

Sekda Kalbar Harisson berkomitmen mendukung BKKBN dalam upaya menekan angka stunting di Provinsi Kalbar. Meskipun menurut dia, BKKBN telah ditunjuk sebagai koordinator dalam upaya menekan stunting. Akan tetapi menurutnya BKKBN juga memerlukan dukungan pemerintah daerah.

“BKKBN tentunya tidak bisa kerja sendiri kalau tidak didukung OPD yang ada di Pemprov Kalbar,” kata Harisson.

Dirinya menyebutkan dalam penanganan stunting kunci utamanya yakni pemberdayaan ibu, ayah, dan ketahanan pangan. Selain itu pola asuh di rumah dan dukungan lingkungan yang baik juga sangat berpengaruh pada penurunan angka stunting.

“Ini nanti akan kita koordinasikan termasuk dengan instansi vertikal,” kata Harisson.