Mohd Zaini Harap Harisson Bisa Jadi Panutan Sekda di Kalbar

Mohd Zaini Harap Harisson Bisa Jadi Panutan Sekda di Kalbar

Sebut rekam jejak Harisson baik

KalbarOnline, Pontianak – Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Mohd Zaini menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adalah Harisson, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dilantik menjadi Sekda Kalbar defenitif oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji setelah melalui seleksi terbuka (open bidding), Jumat, 14 Januari 2022.

Ditemui usai pelantikan, Sekda Mohd Zaini yang hadir mewakili Bupati Kapuas Hulu mengucapkan selamat atas dilantiknya Harisson sebagai Sekda Provinsi Kalbar. Dia berharap, Harisson dapat amanah dalam mengemban tugas baru sebagai Sekda.

“Selamat dan sukses atas dilantiknya Pak Harisson sebagai Sekda Provinsi Kalbar,” kata Sekda Mohd Zaini.

Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini pun memuji sosok Harisson yang notabene merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu. Menurutnya, Harisson adalah sosok yang baik.

“Beliau dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kapuas Hulu memang bagus dan rekam jejaknya juga baik. Dulu saya Kepala Badan Keuangan Daerah, beliau Kepala Dinas Kesehatan. Sama-sama eselon II,” kata Zaini.

Dengan rekam jejak yang baik itu, Zaini menilai wajar jika karir Harisson moncer.

“Wajar. Setelah berhasil di Kapuas Hulu, kemudian menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar hingga sekarang menjadi Sekda. Saya yakin dengan kemampuan yang beliau miliki dari daerah ke provinsi akan membuat beliau lebih profesional. Saya yakin beliau mampu untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekda,” kata dia.

Zaini pun berharap, Harisson dapat menjadi penyambung lidah sekaligus panutan dan dapat memberikan pembinaan yang baik terhadap daerah. Terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan di daerah. Termasuk memperjuangkan kepentingan Kabupaten Kapuas Hulu, mengingat daerah timur Kalbar itu menjadi satu daerah di awal-awal Harisson berkarir di pemerintahan.

“Walaupun kita sudah laksanakan pengelolaan keuangan sesuai aturan, tapi mungkin dengan binaan beliau sebagai Sekda, bisa lebih memaksimalkan pembinaan kepada kita sebagai Sekda di daerah. Kita juga harapkan beliau bisa memperjuangkan kepentingan Kapuas Hulu, apalagi beliau cukup lama berkarir di Kapuas Hulu,” tutupnya.

Baca Juga :  Wabup Wahyudi Hidayat Hadiri FGB dan Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji secara resmi melantik Harisson sebagai Sekretaris Daerah Kalbar definitif. Pelantikan yang turut disaksikan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, perwakilan Kemendagri dan Forkopimda Kalbar itu berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat, 14 Januari 2022.

Pelantikan Harisson sebagai Sekda Kalbar definitif ini melalui lelang jabatan (Open Bidding) secara terbuka dan sukses meraih peringkat pertama dari lelang jabatan tersebut.

Kepada Sekda yang baru dilantik, Sutarmidji menekan sejumlah hal prioritas. Mulai dari tata kelola pemerintahan, serapan anggaran, stunting, dan masih banyak lagi.

Midji juga menekankan kepada Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran OPD Pemprov Kalbar untuk betul-betul melalukan pengelolaan anggaran dengan baik. Menurutnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan anggaran sudah ada aturan main. Aturan itulah yang wajib dijalankan.

“Upayakan penyerapan anggaran cepat, pertumbuhan ekonomi itu tergantung banyaknya uang yang beredar. Jangan biarkan uang itu mengendap di kas daerah. Jangan berpikir untuk menambah pendapatan daerah dari giro dan lainnya. Maka pertumbuhan ekonomi harus kita pacu dengan baik agar masyarakat kita semakin sejahtera,” pesannya.

Orang nomor satu di Kalbar ini juga berpesan agar Sekda sebagai pengayom dan Pembina ASN termasuk seluruh jajaran Pemprov Kalbar bekerja sesuai aturan. Midji memastikan tak akan mentolerir hal-hal di luar aturan.

“Jangan berpikir untuk hal-hal yang tidak-tidak. Apalagi Sekda. Tunjangan serta insentif dan lain sebagainya untuk Sekda itu sudah lebih dari cukup. Tidak hanya Sekda, seluruh jajaran Pemprov Kalbar saya minta bekerja sesuai aturan. Sekda saya minta perbaiki tata kelola pemerintahan yang masih belum genah,” tegasnya.

Baca Juga :  Pacu IPM Kalbar Lewat Pendidikan

Harisson : Siap

Sementara Sekda Kalbar Harisson mengatakan, dirinya berkomitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi penekanan Gubernur. Menurut dia, sudah ada aturan terkait tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya rasa aturan itu saja kita jalankan,” katanya.

Namun Harisson mengakui, tata kelola pemerintahan di Kalbar saat ini sudah on the track. Sudah menuju ke arah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan deretan penghargaan yang diterima Provinsi Kalbar dari pemerintah pusat.

“Tapi memang yang diinginkan Pak Gubernur agar tercipta tata kelola pemerintahan yang sebaik-baiknya. Kita harap dengan semakin baiknya tata kelola pemerintahan ini akan lebih banyak lagi penghargaan yang kita peroleh dan itu menandakan kinerja kita membaik,” kata Harisson.

Sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kalbar, dirinya juga akan menindaklanjuti arahan Gubernur terkait penyerapan anggaran. Bahkan Gubernur telah mengarahkan agar setiap OPD melaksanakan proses tender atau lelang dan pengadaan barang dan jasa di akhir tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan dalam penyerapan anggaran.

“Saya akan segera evaluasi melihat sejauhmana pelaksanaannya. Baik lelang, dan pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan di tahun 2022 ini. Kalau secepat mungkin terlaksana, maka serapan anggaran kita juga akan cepat,” kata dia.

Menurutnya, terkait serapan anggaran, sudah ada aturan-aturan yang dapat mempercepat serapannya.

“Pak Gubernur sudah tekankan bahwa percepatan penyerapan anggaran akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejatinya memang begitu, uang tidak boleh kita tahan di kas daerah. Harus cepat diserap agar ada pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dia pun meminta kepada semua OPD yang ada untuk mengerti hal ini dan bisa bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“OPD harus mampu menterjemahkan setiap visi dan misi yang diusung oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjalankan fungsinya dengan baik,” tutupnya.

Comment