Gelar Rapat Dengan BPKP Provinsi Kalbar, Pemkab Ketapang Minta Pendampingan BUMD dan BLUD

Gelar Rapat Dengan BPKP Provinsi Kalbar, Pemkab Ketapang Minta Pendampingan BUMD dan BLUD

KalbarOnline, Ketapang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang menggelar rapat dengam Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terkait evaluasi kinerja di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (21/12/2021).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Sekda Ketapang bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Islami.

Dalam sambutannya, Syamsul Islami mengatakan kalau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya.

“BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menyebut kalau di Kabupaten Ketapang memiliki 25 BLUD, yakni RSUD AGOESDJAM dan 24  Puskesmas di Kabupaten Ketapang. Sebanyak 24 Puskesmas dengan SK Bupati Ketapang No. 51/Dinkes-A/2020.

Selain itu,  ia juga menjelaskan kalau peranan BLUD didalam meningkatkan ekonomi didasarkan dengan persyaratan substantif yakni, Penyedia barang dan/ jasa layanan umum, pengelola wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap kepada BPKP dapat mendampingi proses pembangunan di Kabupaten Ketapang dan semoga BPKP dapat mewujudkan visi nya yakni menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong,” tandasnya. (Adi LC)