Empat Tahun Berturut-turut DKI Jakarta jadi Provinsi Paling Demokratis di Indonesia, Apa Rahasianya?

KalbarOnline.com – Mengagumkan! Selama empat tahun berturut-turut DKI Jakarta tercatat sebagai Provinsi paling demokratis di Indonesia. Sebagai ibukota negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi tentu ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus hal yang patut disyukuri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020. DKI Jakarta memperoleh nilai sebesar 89,21, diikuti Gorontalo dengan skor 83,21, Kalimantan Timur 81,99, serta DI Yogyakarta 81,59.

Sebelumnya, pada tahun 2017, indeks demokrasi DKI tercatat sebesar 84,73, lalu naik menjadi 85,08 di 2018. Capaian itu meningkat menjadi 88,29 pada 2019 dan 89,21 di 2020. Dengan perolehan nilai tersebut, DKI Jakarta mampu meraih kategori baik dalam indeks demokrasi.

Tercatat, IDI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 89,21 atau naik 0,92 poin dibandingkan 2019 yang sebesar 88,29 poin. Skor tersebut jauh melampaui IDI nasional tahun lalu yang sebesar 73,66 poin. Laporan resmi BPS tersebut menunjukkan bahwa ibukota semakin demokratis di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.

Sejak 2017 hingga 2020, perkembangan indeks demokrasi Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dan selalu menempati posisi satu, diikuti lima provinsi.

Pada tahun 2017, DKI Jakarta 84,73 DI Yogyakarta 83,61, Kalimantan Utara 81,06, Kep. Bangka Belitung , 80,11 dan Kalimantan Barat 79,13.

Pada tahun 2018, DKI Jakarta 85,08, Bali 82,37, Nusa Tenggara Timur 82,32, Kalimantan Utara 81,07, dan DI Yogyakarta 80,82. Kemudian, pada 2019 Jakarta 88,29, Kalimantan Utara 83,45, Kepulauan Riau 81,64, Bali 81,38, dan Kalimantan Tengah 81,16.

Selanjutnya, pada 2020 DKI Jakarta kembali pada peringkat tertinggi dengan memperoleh nilai sebesar 89,21, diikuti Gorontalo dengan skor 83,21, Kalimantan Timur 81,99, serta DI Yogyakarta 81,59.

Dalam proses penilaian indeks demokrasi, ada tiga aspek yang dinilai dalam penghitungan nilai IDI, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek itu, masing-masing DKI Jakarta memperoleh skor sebesar 93,27 poin, 84,95 poin, dan 90,86 poin pada 2020. Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi peringkat satu di Indonesia selama empat tahun berturut-turut sejak 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan bahwa warga Jakarta semakin matang dalam berdemokrasi. Menurutnya, walaupun Jakarta kembali menempati posisi satu dalam IDI, masih ada beberapa persoalan dan pekerjaan di DKI yang perlu diatasi. Dibutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder dan komponen masyarakat untuk menjaga Jakarta tetap kondusif dan demokratis.

“Indeks ini semacam cermin untuk merefleksikan kekuatan dan kekurangan dalam berdemokrasi. Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta pada tahun ini semakin tinggi, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan,” kata Anies.

Sebagai praktiknya, dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama serta bagian daripada tindakan demokratisasi, Pemprov DKI Jakarta terus mengoptimalkan dana hibah Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang dimulai pada 2019 lalu. Program tersebut bertujuan meningkatkan manfaat tempat ibadah dari berbagai agama. Dalam memberikan dana tersebut, Pemprov DKI berkomitmen menyelenggarakannya secara adil dan bermanfaat untuk masyarakat.

Selain dana BOTI, Pemprov DKI juga kerap menyemarakkan hari raya keagamaan umat di DKI Jakarta. Sebelum Pandemi perayaan Natal begitu terasa di jalan-jalan Jakarta dengan adanya Christmas Carol. Bahkan perayaan budaya etnis Tionghoa juga diakomodasi dengan program Jakarta Imlekan. Nuansa keakraban dan kerukunan bukan hanya menjadi slogan tetapi benar-benar bisa dirasakan oleh warga ibukota selama dipimpin oleh Anies Baswedan.