Midji Semprot Kepala Bapenda Kalbar: Jadul

Midji Semprot Kepala Bapenda Kalbar: Jadul

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyemprot Badan Pendapatan Daerah. Sektor pendapatan daerah ini, menurut Midji, harus mengubah pola pikir terlebih dulu.

“Terutama di jajaran Bapenda, tidak hanya di provinsi tapi kabupaten/kota juga. Pola pikir yang tak berubah,” katanya saat memberikan sambutan pada rakor dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak daerah se-Kalimantan Barat, Senin, 25 Oktober 2021.

Menurutnya, melihat pola pikir yang tak berubah itu gampang. Hal itu pun ditujukannya kepada Kepala Bapenda Kalbar Mahmudah.

“Lihat saja di sambutan acara ini, laporannya itu-itu saja, bicara dasar hukum, maksud dan tujuan. Ngapain cerita yang begitu-begitu. Kita sudah tahu maksud dan tujuannya apa, jadi jangan cerita itu lagi,” katanya.

Menurut Midji, yang penting disampaikan oleh Bapenda adalah upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga peserta rakor sebagai audiens juga berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau kita masih cerita dasar hukum, tujuan dan sebagainya, itu kita sudah tahu, itu administrasi semua. Kita tak bisa berubah pikirannya itu, jadi tata kelola itu tak bisa begitu, tak bisa monoton seperti itu. Itu jaman jadul dah,” katanya.

Sejatinya yang harus dilakukan Bapenda termasuk di kabupaten/kota adalah bagaimana upaya meningkatkan pendapatan daerah.

“Contohnya, Kalbar dikatakan penghasil CPO nomor dua terbesar se-Indonesia. Saya mau tanya, apa yang kita dapat? Belum ada, coba itu yang dipikirkan, banyak pola-pola penerimaan yang bisa kita dapatkan di situ. Bisa. Dari dulu sudah saya bilang. Dengan data-data yang ada itu sampaikan ke Menteri Keuangan. Sampaikan bahwa infrastruktur kita rusak karena CPO ini, itu harusnya,” katanya.

Midji pun meminta Bapenda tak kaku untuk mempelajari dasar hukum untuk bisa menerima pendapatan dari CPO.

“Kalau perlu gandeng itu perguruan tinggi, cari pakar hukum, pelajari. Biro ekonomi saya tempatkan anak muda di situ, tapi monoton, gitu-gitu saja,” katanya.

Tak sampai di situ, Midji juga membeberkan soal target pendapatan daerah dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang menurutnya terlalu kecil. Padahal menurut Midji, potensi pendapatan di sektor tersebut sangat besar.

“Padahal sudah jelas, 25 juta ton satu tahun ekspor bauksit mentah, masa masih mau menargetkan pajak air permukaan di angka Rp2 sampai Rp3 miliar saja. Tidak ada tantangan. Saya minta dijadikan Rp15 miliar, Bapenda tidak mau, akhirnya nego-nego udah seperti nego apa saja,” katanya.

“Kalau saya pribadi, saya buat jadi Rp20 miliar. Bayangkan, dari Rp2 miliar ke Rp20 miliar kan luar biasa tuh. Harusnya begitu pola pikir. Saya berani pastikan pajak air permukaan yang sekarang sudah mencapai Rp13,7 miliar itu bisa lebih over target nanti. Nah, artinya selama ini kemana duitnya, karena tidak ditagih,” katanya.

“Saya yakin bisa, Bu Mahmudah koordinasi dengan OPD lain, bicara aturan yang bisa kita gunakan untuk menggenjot itu. Kalau cuma menunggu, itu monoton. Kumpulkan perkebunan dan pakar, satu perusahaan berapa produksinya,” katanya lagi.