DPRD Kalbar Kritik Pemerintah Pusat Sudahi PPKM: Bukan Solusi Bagi Masyarakat

KalbarOnline.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Pontianak memberi dampak terhadap sejumlah sektor masyarakat. Tak bisa dipungkiri pengetatan aktivitas masyarakat saat ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat bawah.

PPKM Darurat yang sejatinya berakhir pada tanggal 20 Juli 2021 ini pun rencananya akan diperpanjang. Hal ini lantas mendapat protes dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar Suib. PPKM Darurat ini kata dia, selain berimbas pada mata pencaharian masyarakat, juga merugikan.

“Pemerintah pusat mau memperpanjang PPKM Darurat tapi tanpa adanya bantuan kebutuhan. Wajar saya protes. Pemerintah pusat membuat kebijakan nasional tapi tidak memberikan solusi kebutuhan hidup masyarakat,” kata Suib.

Politisi Hanura ini mengaku sangat kecewa dan tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah. Sebab, tegas Suib, suatu kebijakan yang dibuat wajib diikuti dengan jalan tengah alias solusi.

“Ini malah mau dibebankan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Pemerintah daerah ini sudah ngos-ngosan berupaya memulihkan ekonomi daerahnya yang ambruk, ditambah lagi dengan kebijakan nasional yang begini,” kata Suib.

Selain dibebankan dengan kebijakan yang menurutnya tak solutif, pemerintah daerah juga direpotkan dengan gejolak yang terjadi di masyarakat. Pemerintah pusat menurutnya seperti mengadu domba masyarakat dengan pemerintah daerah.

“Masyarakat di daerah ini tidak mau tahu soal PPKM Darurat ini kebijakan pusat atau daerah, mereka tahunya itu kebijakan Bupati/Walikota atau Gubernur. Saya sebagai anggota DPRD protes dengan rencana perpanjangan PPKM Darurat jika tanpa adanya bantuan solusi bertahan hidup kepada masyarakat yang terdampak,” kata Suib.

Dia pun meminta pemerintah daerah berani memberikan usul kepada pemerintah pusat ketimbang harus melaksanakan kebijakan pusat yang tak memberikan solusi.

“Usul saja, jangan takut, ngapain takut-takut di situasi seperti ini. Saya sudah katakan dari dulu, seharusnya pemerintah pusat menggenjot vaksinasi, karena kedepannya jika sering PPKM maka itu bukan solusi konkrit,” tegasnya.

“PPKM ini hanya untuk menekan lajunya penyebaran dan keterjangkitan virus corona dalam waktu sesaat. Setelah masa PPKM berakhir, siapa yang bisa jamin masyarakat tidak kumpul-kumpul lagi, baik di pasar, warung kopi dan tempat umum lain yang kemungkinan besar akan menyebabkan daerah kembali masuk ke zona oranye atau merah lagi? Pasti begitu kejadian akhirnya,” timpalnya.

“Untuk itu, dalam hemat saya biarkanlah masyarakat bertahan hidup dengan caranya sendiri tanpa adanya PPKM, namun anjuran prokes tetap dilakukan dan diperketat, dengan catatan pemerintah segera dan cepat menggenjot vaksinasi massal dan tentunya dibarengi dengan target. Yang tidak mau divasksin dengan alasan non-medis ditindak saja, buatkan kebijakan dan aturannya,” kata Suib lagi.

Dia pun memahami, PPKM ini dilakukan dengan niat menjaga keselamatan rakyat. Tapi hal itu akan efektif jika seluruh masyarakat Indonesia merupakan masyarakat ekonomi menengah ke atas, masyarakat yang memiliki gaji bulanan dan sebagainya.

“Tapi berbanding sebaliknya bagi masyarakat yang menengah ke bawah, mereka yang mendapatkan nafkah dari untung hasil dagangan, yang harus keluar rumah untuk menafkahi keluarganya. Boleh dicek, banyak menangis mereka siang malam karena imbas kebijakan PPKM, karena sumber kehidupan mereka terganggu bahkan terputus, bahkan mereka bisa-bisa tidak makan, padahal kita sudah tahu bahwa rakyat kita Indonesia ini didominasi ekonomi menengah ke bawah,” jelasnya.

Suib pun memberikan tiga saran untuk pemerintah pusat yang menurutnya patut dilaksanakan. Pertama, pemerintah pusat dimintanya lebih memperbanyak menurunkan tenaga kesehatan ke masyarakat untuk diberikan penyuluhan kesehatan. Termasuk menggandeng relawan-relawan Covid-19 sebanyak-banyaknya supaya muncul kesadaran dan mindset masyarakat dalam memahami bahaya virus corona yang akhirnya melahirkan kesadaran bersama.

Kemudian segera buat persentase waktu dan target vaksinasi nasional secara massal agar progres vaksinasi dapat terpantau jelas.

“Berkaca di beberapa negara kan sudah ada bagaimana kondisi negaranya setelah mayoritas masyarakatnya tervaksin, hampir rata-rata mereka normal kembali, walaupun tetap ada sebagian kecil gejala dari covid ini masih menyerang warga tapi kan relatif lebih bisa terkendali,” kata Suib.

Ketiga, sudahi PPKM. Sebab, tegas Suib, PPKM bukan solusi bagi masyarakat dan negara. Menurutnya PPKM boleh diperpanjang, tapi harus ada jalan tengah alias solusi.

“Harus ada kepastian jaminan hidup masyarakat yang terdampak untuk sehari-harinya selama PPKM berlangsung, jika pemerintah tidak mampu memberikan kebutuhan hidup pada semua yang terdampak maka prioritaskanlah kepada masyarakat terdampak yang menengah ke bawah,” pungkasnya.