Sutarmidji ke Edi Kamtono Soal Covid: Pak Wali Harus Tegas Ndak Bisa Lembek

Sutarmidji ke Edi Kamtono Soal Covid: Pak Wali Harus Tegas Ndak Bisa Lembek

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan kepala daerah tingkat II lainnya di provinsi itu untuk tegas menegakkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

“Masalah PPKM saya sudah keluarkan surat edaran, mall tutup jam 5 (pukul 17.00 WIB). Sekarang Pak Wali (Edi Rusdi Kamtono) berani ndak nutupnya? Kalau tak berani, saya yang nutupnya,” tegasnya kepada wartawan, Kamis, 8 Juli 2021.

Khusus untuk Kota Pontianak, Wali Kota menurutnya harus berani dan tegas menegakkan aturan. Terlebih lagi Pontianak saat ini masih dalam zona merah. Ketegasan menegakkan aturan dalam penanganan Covid-19 sangat penting.

Baca Juga :  Edi Kamtono Optimis Dapat Dukungan Parpol Menuju Pilwako 2018

“Pilkada masih jauh 2024 akhir. Tegas saja. Masyarakat sekarang perlu tegas, jangan dengar omongan yang merampot. Pak Wali tegas saja, warung kopi yang masih buka dari batas aturan PPKM, tutup saja seminggu, kalau perlu tutup satu bulan. Biar mereka kapok. Harusnya begitu. Karyawan warung kopi itu vaksin semua,” pintanya.

Menurut Midji langkah tegas menegakkan aturan dalam penanganan Covid ini bagian dari upaya menekan angka keterjangkitan di Kota Pontianak. Menurut Midji, pelaksanaan PPKM Mikro akan sia-sia jika tak dibarengi dengan langkah tegas. Salah satunya harus berani mengurangi mobilitas masyarakat di masa PPKM Mikro ini.

Baca Juga :  Tak Terima SIM Keponakannya ditilang, Pria Ini Ngamuk ke Polantas

“Ndak bisa lagi lembek-lembek kaya gitu. Saya selaku Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Kalbar beri kesempatan beliau (Wali Kota Pontianak) untuk tutup mall jam 5. kalau sampai hari ini tidak dilakukan, kita yang akan tutup,” tegasnya.

“Covid ini bagaimana mengurangi mobilitas masyarakat, bagaimana mereka jangan sampai terlalu banyak berinteraksi, upayakan itu. Artinya kalau sampai 14 hari masyarakat menahan diri, sehingga kasusnya bisa turun. Kalau PPKM dilaksanakan tapi mobilitas masyarakat sama saja, tidak akan ada hasilnya dan akan lamban (penurunan kasus),” pungkasnya.

Comment