Edi Kamtono ke Sutarmidji Soal Penanganan Covid: Kurang Tegasnya Dimana?

KalbarOnline, Pontianak – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menanggapi serius pernyataan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang menyebut dirinya tak tegas menegakkan aturan dalam menangani Covid-19.

“Ya dibantu dong. Kurang tegasnya dimana? Kita kan kerja hari ini, tidak langsung hari ini juga sukses. Itu perlu proses. Kita sudah tujuh hari PPKM ketat sejak tanggal 1 Juli 2021. Sekarang baru kelihatan tujuh hari ini. Di hari pertama bahkan masyarakat masih banyak yang belum tahu juga. Karena Pontianak ini kan dikepung kabupaten lainnya, banyak pendatang dari luar,” kata Edi Kamtono kepada wartawan, Kamis, 8 Juli 2021.

Menurut Edi, dalam menangani Covid-19 ini diperlukan kerjasama yang baik di semua unsur. Bukan untuk mencari siapa salah dan siapa yang benar. Dia pun memastikan, Satgas Covid-19 Kota Pontianak sudah sangat serius menangani Covid-19.

“Kita ini bekerja, kita serius, kita bertaruh dengan kesehatan, Anggota Satpol-PP saya cuma 40 orang, pagi, siang, dan malam turun, tiada henti, ada yang terpapar juga. Kita fakta saja. Sekarang siapa yang mau disalahkan, tak ada yang bisa disalahkan, kita sama-sama, kalau ada kekurangan di Pontianak ya di-support, kalau provinsi lemah ya di-support pusat, baik obat-obatan dan sebagainya. Harusnya kan begitu, itu yang namanya kerjasama,” tegasnya.

Karena itu, Edi menyayangkan pernyataan Gubernur Sutarmidji, di mana Pontianak sendiri, kata Edi, sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memerangi corona.

“Kalau dibilang tidak tegas, saya tidak tahu indikatornya dimana, apakah rakyat ini harus kita persulit. Bisa saja saya perintahkan Kapolresta dan Dandim membubarkan masyarakat secara paksa, tapi saya yakin itu bukan cara yang baik dalam kita menangani covid. Jakarta saja tidak seperti itu,” kata dia.

Menurutnya, masih ada cara lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara-cara yang humanis dan kebersamaan.

“Tentu saya mengajaknya dengan cara berbeda. Tidak mungkin rakyat kita ditakuti-takuti yang begitu besar, mereka juga perlu semangat, perlu hidup. Ekonomi mereka harus bergerak. Kita tidak sanggup juga membiayai mereka, kalau kita tutup tempat usahanya, kemudian mereka tidak makan, itu jadi dosa besar saya. Misalnya contoh, mereka harus berusaha, kerja untuk keluarganya, usahanya kita matikan, itu kan jadi dosa besar saya. Kita mau membiayai mereka, dana kita dari mana, belum lagi aturan-aturan yang begitu ketatnya. Namun semua instruksi tetap kita jalankan dengan baik. Sebagai unsur di bawah, kita wajib menjalankan, nah hari ini mall pasti tutup jam 5,” kata Edi.

Pontianak, kata Edi, dengan segala keterbatasan baik personil maupun pendanaan sangat butuh support dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Bantuan personil ini, saya kan tidak bisa perintahkan Pak Kapolda dan Pak Pangdam, saya kan koordinasinya sama Forkopimda Pontianak, Pak Kapolres dan Pak Dandim. Kita butuh personil yang besar, biaya yang besar untuk biaya operasional petugas penyekatan. Nah, itu dibantu, dana harusnya dibantu juga, dana kita juga terbatas, aturan-aturannya juga memperketat,” jelasnya.

Meski demikian, Edi tetap mengucapkan terima kasih atas kepedulian Sutarmidji untuk Kota Pontianak dalam hal penanganan Covid-19.

“Yang pasti Pontianak serius, kalau dibilang tak tegas, kurang tegas apalagi kita. Kalau masih ada yang terpapar ya memang. Jangankan Pontianak, di Jakarta sendiri kurang tegas apa, di sana ada Presiden, ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Gubernur, toh tidak bisa juga mengendalikan Covid dalam waktu singkat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan kepala daerah tingkat II lainnya di provinsi itu untuk tegas menegakkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

“Masalah PPKM saya sudah keluarkan surat edaran, mall tutup jam 5 (pukul 17.00 WIB). Sekarang Pak Wali (Edi Rusdi Kamtono) berani ndak nutupnya? Kalau tak berani, saya yang nutupnya,” tegasnya kepada wartawan, Kamis, 8 Juli 2021.

Khusus untuk Kota Pontianak, Wali Kota menurutnya harus berani dan tegas menegakkan aturan. Terlebih lagi Pontianak saat ini masih dalam zona merah. Ketegasan menegakkan aturan dalam penanganan Covid-19 sangat penting.

“Pilkada masih jauh 2024 akhir. Tegas saja. Masyarakat sekarang perlu tegas, jangan dengar omongan yang merampot. Pak Wali tegas saja, warung kopi yang masih buka dari batas aturan PPKM, tutup saja seminggu, kalau perlu tutup satu bulan. Biar mereka kapok. Harusnya begitu. Karyawan warung kopi itu vaksin semua,” pintanya.

Menurut Midji langkah tegas menegakkan aturan dalam penanganan Covid ini bagian dari upaya menekan angka keterjangkitan di Kota Pontianak. Menurut Midji, pelaksanaan PPKM Mikro akan sia-sia jika tak dibarengi dengan langkah tegas. Salah satunya harus berani mengurangi mobilitas masyarakat di masa PPKM Mikro ini.

“Ndak bisa lagi lembek-lembek kaya gitu. Saya selaku Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Kalbar beri kesempatan beliau (Wali Kota Pontianak) untuk tutup mall jam 5. kalau sampai hari ini tidak dilakukan, kita yang akan tutup,” tegasnya.