Sintang Sembilan Kali Berturut-turut Sandang WTP
KalbarOnline, Sintang – Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil membukukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya secara berturut-turut setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
LHP LKPD tersebut diterima langsung Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto didampingi Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jambri dari Kepala BPK RI perwakilan Kalbar, Rahmadi di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalbar Jalan Ahmad Yani Pontianak, Jumat kemarin.
Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras untuk capaian tersebut. Apresiasi juga ditujukannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sudah bekerja maksimal dan sudah mampu bekerja dengan baik. Opini WTP yang diraih ini, kata dia, memberikan semangat dan motivasi jajarannya untuk lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual, transparan serta akuntabel.
“Opini WTP ini menjadi opini WTP yang ke-9 kalinya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang secara berturut-turut. Terima kasih kasih atas masukan, kritik dan saran dari DPRD Kabupaten Sintang sebagai mitra kami, yang sudah menjalankan fungsi anggaran. Opini WTP ini tentu hasil kerjasama yang baik seluruh OPD. WTP ini sudah yang kesembilan kalinya kita raih. Komitmen kita, ini akan kita pertahankan terus opini WTP ini sambil terus memperbaiki pelaksanaan dan pelaporan keuangan semakin baik,” kata Wabup.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyampaikan rasa syukurnya atas raihan opini WTP ini.
“Tentu kita bersyukur atas opini WTP untuk yang kesembilan kalinya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Pemkab Sintang sudah semakin membaik,” terang Yosepha Hasnah.
“Untuk kedepannya tentu kita berharap agar semua OPD tetap bisa mengelola keuangannya dengan baik, meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan serta tetap menyesuaikan dengan semua aturan yang ada. Terima kasih untuk dukungan semua OPD dan pihak terkait sehingga laporan keuangan kita tahun 2020 kembali meraih WTP,” tambah Yosepha Hasnah.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Joni Sianturi menyampaikan bahwa BPK RI Kalbar menyerahkan dua buah buku laporan yang terdiri laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“LKPD tahun 2020 Kabupaten Sintang kembali mendapat predikat opini WTP, ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab Sintang untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Meskipun kita masih akan melakukan upaya penyempurnaan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar, ada juga rekomendasi untuk LKPD Pemkab Sintang Tahun 2020 dan diberi waktu 60 hari ke depan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” jelasnya.
Sementaa Rahmadi, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pihaknya sudah memeriksa laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Sintang.
“Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dalam segala hal dan sesuai dengan standar keuangan pemerintah dan prinsip akutansi,” terang Rahmadi.
“Ada empat kriteria penilaian kami yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Jadi, selama empat kriteria ini dipenuhi, BPK akan memberikan opini WTP kepada Pemerintah daerah,” tandasnya.
Comment