Gubernur Sutarmidji Jengah Dengan Sikap Kementerian ESDM Terlalu Banyak Bicara Tanpa Aksi

Gubernur Sutarmidji Jengah Dengan Sikap Kementerian ESDM Terlalu Banyak Bicara Tanpa Aksi

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji tampaknya jengah dengan sikap Kementerian energi dan sumber daya mineral yang dianggapnya terlalu banyak bicara tanpa aksi. Sikap itu pun ditunjukkan Midji dengan tak mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Pengelolaan Tambang Tanpa Izin (PETI) dan Pengelolaan Tambang Rakyat yang digelar Kementerian ESDM.

“Saya gak ikut tadi. Malas saya ikut. Mereka (Kementerian ESDM) cuma cerita saja, ngomong saja, Realisasi ndak ada. Berapa banyak kita ajukan Wilayah Pertambangan Rakyat, sudah lama, tapi tak ada respon,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Selasa (30/3/2021) siang.

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura juga mengungkapkan bahwa beberapa Pemerintah Daerah tingkat II melalui Pemerintah Provinsi Kalbar sudah banyak mengusulkan WPR. Namun, sampai hari ini tak kunjung ada persetujuan.

“Sekarang ini ESDM, hampir semua kewenangan kita sudah tidak ada. Sekarang Izin galian C saja masyarakat mengajukan, harus ke pusat. Jadi kita bubarkan saja ESDM, gabung ke Disperindag, dari pada susah-susah,” kata Midji.

Justru, kata Midji, yang menjadi perhatian Kementerian ESDM ialah kuota bauksit. Di mana, dalam setahun bisa 25 juta ton bauksit mentah yang dieksport, namun hal tersebut justru menurutnya membahayakan.

“Nanti smelter dibangun, bisa-bisa bahan baku sudah tak ada. Inilah manajemen sektor pertambangan jelek sekali. Dari pusat, sibuk ngurus kuota bauksit saja, ndak ada ngurus lain,” jelas Midji.

Termasuk soal listrik di Kalbar. Kementerian ESDM, kata Midji, mengklaim bahwa Kalbar sudah sepenuhnya teraliri listrik. Tak sesuai fakta lapangan yang sebenarnya.

“Dari mana? Masih ada ratusan desa yang belum teraliri listrik. Tahun ini cuma 73 desa. Awalnya 103, dananya dikurangi lagi, 73 itu pun belum tentu terealisasi semua. Bahkan di Bengkayang itu ada Kecamatan yang belum teraliri listrik. Yang dilaporkan ke Presiden seakan-akan hanya Papua dan NTT (butuh listrik). Saya bilang, Kalbar juga perlu,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Jangan Ragu Berinvestasi di Pontianak

Simak video menarik berikut ini :

Comment