Pemkab Kapuas Hulu Jaring Program Prioritas untuk RKPD 2022

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kapuas Hulu tahun 2022, di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Kamis (25/3/2021). Wabup menekankan program kedepan harus lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Kepala Bappeda Kapuas Hulu, H. Abang M Nasir, mengatakan bahwa pembahasan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kapuas Hulu tahun 2022 bermaksud untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan dalam rancangan awal, utamanya prioritas pembangunan di 2022.

Peserta kegiatan yang terlibat adalah unsur pimpinan dan anggota DPRD, seluruh OPD, perguruan tinggi ormas, organisasi profesi, organisasi politik dan tokoh masyarakat. Ini membuat draft awal dan hasilnya nanti menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kapuas Hulu tahun 2022.

“Kemarin kita buat acuan utama berupa RPJMD, kali ini untuk penerjemahannya yakni RKPD kemudian Renstra dan Renja di OPD,” ujar Kepala Bappeda Kapuas Hulu.

Wahyudi Hidayat, mengatakan bahwa konsultasi publik ini adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan tahunan. Ini amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional.

“Ini penting, kami harapkan masukan bersama dari berbagai pihak. Ini wadah bersama pelaku pembangunan,” tegasnya.

Wabup menegaskan penyusunan program tetap harus mengacu pada visi Kapuas Hulu HEBAT. RKPD tahun 2022 diantaranya berkaitan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur, ekonomi masyarakat, pelayanan birokrasi sederhana berbasis teknologi agar memperringkas birokrasi.

“Medsos harus diaktifkan dan bidang teknologi lain,” terangnya.

Wabup juga menginstruksikan beberapa prioritas pembangunan kedepan. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, tidak hanya fokus ke satu atau dua kecamatan. Infrastruktur menuju desa harus diperhatikan, dikaji dan gerak cepat dalam penanganannya.

“Lihat yang benar-benar prioritas, jangan hanya fokus di satu kecamatan pembangunan jalan itu,” terangnya.

Fisik kantor juga butuh perhatian, ini juga butuh dukungan DPRD Kapuas Hulu. Lalu penanganan Covid-19 juga harus diperhatikan, apalagi ada 100.000 warga imigran Indonesia dari Malaysia akan dipulangkan. Ini harus diantisipasi bersama termasuk pemanfaatan perangkat pendukung seperti Genos perlu diupayakan kemudian pahami landasan aturan.

“Dari Malaysia virusnya lebih ganas, kita harus waspada,” ujar Wabup.

Berikutnya, kata Wabup, pembangunan rumah singgah untuk masyarakat pedalaman harus ada. Ini kalau bisa tahun depan sudah dibangun. Kemudian perlu juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Dari sisi pendidikan, perlu ada pembangunan asrama pendidikan dasar gratis.

“Dorong pola pendidikan berasrama yang bersumber dari dana CSR,” ujar Wabup.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas untuk tenaga pendidikan. Optimalisasi jaringan pengamanan nasional. Kemudian mendorong legalitas kratom.

“Kratom menopang hingga masyarakat di tingkat petani,” paparnya.

Komoditi Karet, Madu dan Walet ini harus didorong. Karet sekarang sudah naik Rp11 ribu.

“Bila ada program yang melibatkan masyarakat, Masyarakat yang harus lebih prioritas dalam keuntungan dan kesejahteraan,” ujar Wabup.

Dorong program padat karya tunai, pembinaan koprasi usaha kecil mikro dan menengah, baca peluang dari perbatasan. Penguatan BUMDes dan BUMD, dorong untuk program ke masyarakat. Pembinaan keagamaan, kepemudaan dan olahraga.

“Keharmonisan ini atensi utama,” tuturnya.

Berikutnya harus ada pembinaan keterampilan untuk mencetak tenaga kerja. Penguatan kelembagaan dan pembinaan adat. Penyediaan sarana olahraga. Lalu pembangunan lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau.

“Ruang terbuka hijau harus ada termasuk taman kota,” terang Wabup.

Tingkatkan juga sarana dan prasarana pariwisata, utamanaya kawasan Beluan Komplek, Bukit Penampak, jangan terlalu berfokus ke Danau Sentarum. Dorong listrik di desa yang belum terlayani. Hal lain yang perlu disiapkan bencana.

“Sering terjadi kebakaran, longsor, banjir dan orang tenggelam,” ujar Wabup.

Wabup juga menginginkan RKPD 2022 mengakomodir kebutuhan kecamatan.

“Saya tekankan forum ini harus dengarkan masukan dari tingkat kecamatan. Kecamatan perlu ada program,” terang Wabup. (HumproKH/Haq)