Kapuas Hulu Fokus Pencegahan dan Penindakan Hukum Karhutla

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya pada tahun 2021 perlu peningkatan kesiapsiagaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kita harus berintensif dalam penanganan Karhutla,” ucap Sis sapaan akrab Fransiskus Diaan dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan Karhutla bersama Forkopimda Kapuas Hulu di aula bank Kalbar, Selasa (2/3/2021).

Sis menuturkan, Presiden telah menekankan beberapa poin dalam penanganan Karhutla. Presiden menginstruksikan upaya pencegahan diprioritaskan melalui deteksi dini, montoring area rawan hospot dan pemantauwan kondisi terkini di lapangan, infrastruktur dan pengawasan harus sampai pada tingkat bawah. Semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan untuk tahun tahun mendatang. Selain itu Presiden juga meminta agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus dilanjutkan, lalu tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan.

“Presiden juga meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi,” ucapnya.

Sis menambahkan instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat adalah segera menetapkan siaga darurat dalam penanganan bencana kabut asap, akibat kebakaran hutan dan lahan di Kapuas Hulu tahun 2021. Kemudian pembentukan satgas komando pencegahan dan penanggulangan bencana kabut asap akibat Karhutla. Selanjutnya satgas komando tersebut juga akan dibentuk sampai ke kecamatan dan desa.

“Dengan demikian akan ada rantai komando yang jelas dalam pencegahan dan penanganan karhutla, dalam menatisipasi mencegah menanggulangi potensi terjadinya Karhutla,” ujarnya.

Penanganan tersebut, kata Sis, perlu sinergitas seluruh komponen mulai dari pemerintah, sektor usaha atau dunia swasta, organisasi sosial serta masyarakat. Hal ini penting dilakukan guna menciptakan langit biru bebas Karhutla.

“Diperlukan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Karhutla,” jelasnya.

Sementara Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Wedy Mahadi, mengatakan bahwa, untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang hebat, dibutuhkan peranan semua stakeholder terkait. Karhutla bisa mengancam seluruhnya, untuk itu dirinya menyatakan siap melakukan tindakan secara hukum terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan tanpa ada kompromi sesuai arahan Presiden.

“Mari kami mengajak pemerintah, pihak perusahaan, hingga lapisan masyarakat untuk mengedepankan upaya pencegahan, karena persoalan Karhutla merupakan tanggungjawab bersama. Itu perlu sinergitas semua pemangku kebijakan hingga lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kapuas Hulu,” tegasnya.

Persoalan Karhutla tidak bisa dianggap remeh. Untuk itu tiga pilar yang juga melibatkan kelompok masyarakat desa, harus terus membantu dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

“Pihak perusahaan juga diharapkan agar bersama-sama melakukan sosialisasi dan pencegahan Karhutla di wilayah Kapuas Hulu,” jelasnya.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit hendaknya proaktif dan benar-benar serius dalam melakukan pencegahan Karhutla, bersama dengan masyarakat dan pemerintah. Pasalnya dampak Karhutla cukup luas bagi kehidupan masyarakat terutama kabut asap itu mengancam keselamatan manusia.

“Kita harus tegas dalam penanganan Karhutla,” tuturnya.