Kalimantan Barat Siaga Darurat Asap

Kalimantan Barat Siaga Darurat Asap

KalbarOnline, Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat resmi berstatus siaga darurat asap. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat diwawancarai usai mengikuti Rakor antar lembaga dalam rangka Upaya Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Provinsi Kalbar, Kamis (25/2/2021).

Ditetapkannya status siaga darurat asap itu lantaran sudah terdapat dua daerah di provinsi itu yang sudah menetapkan siaga karhutla yakni Kabupaten Sanggau dan Ketapang.

“Sehingga saya langsung tetapkan dengan SK 121 tentang siaga darurat asap. Mudah-mudahan dengan dasar ini kita lebih mudah bergerak,” ujarnya.

Menurut Midji, dengan ditetapkannya status siaga darurat, akan memudahkan pemerintah daerah dalam menanggulangi karhutla di daerah masing-masing.

Baca Juga :  Angin Kencang Robohkan Kanopi Parkiran Hotel Mahkota, Mobil Oso Nyaris Tertimpa

“Misalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan skala besar, bisa minta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa batuan water bombing atau bantuan hujan buatan dan sebagainya. Kita juga bisa lebih mudah, misalnya dalam hal anggaran karena status darurat itu prosedurnya lebih mudah,” kata dia.

Untuk itu Midji meminta seluruh daerah lainnya di Kalbar segera menetapkan status siaga karhutla.

“Seluruh daerah harus tetapkan, kalau tidak dan terlambat, kalau kejadian (Karhutla) di tempat mereka, biarkan urus sendiri,” tegasnya.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Melonjak, Edi Kamtono: Kita Terjunkan Tim Monitor Warkop dan Taman

Midji juga menyampaikan wacana untuk memberi sanksi bagi daerah-daerah yang lamban dalam hal penanganan karhutla. Sanksi itu berupa menunda transfer dana bagi hasil pajak yang menurutnya efektif diterapkan.

“Itu efektif juga untuk penanganan covid kita lakukan (itu). Yang saya khawatir kalau sudah pusat memberi sanksi seperti itu. Misalnya menunda sepertiga dari DAU (Dana Alokasi Umum). Repot kita. Jangan dianggap remeh. Karena kita tergantung pada dana transfer pusat, itu masalahnya. Karena semuanya itu tergantung pada pusat, kalau anggaran ini dibatasi, repot juga pembangunan di Kalbar ini, jadi jangan sembarangan,” pungkasnya.

Comment