Forum OPD Singkawang Bahas Rancangan RKPD Tahun 2022

Forum OPD Singkawang Bahas Rancangan RKPD Tahun 2022

KalbarOnline, Singkawang – Pemerintah Kota Singkawang melaksanakan forum lintas perangkat daerah untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (22/2/2021). Forum dibuka Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie turut dihadiri Wakil WaliKota, Sekda dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Melalui surat edaran Wali Kota Singkawang nomor 050/853/PPE-Bappeda, rancangan RKPD akan dirasionalisasikan berdasarkan prioritas pembangunan berskala masyarakat. Wali kota Singkawang, Tjhai Chui Mie minta setiap kepala perangkat daerah menyampaikan usulan  program yang menjadi kewenangan Provinsi dalam rangka pelaksanaan musrenbang RKPD Kota Singkawang.

Baca Juga :  Singkawang Bersiap Laksanakan Sekolah Tatap Muka 100 Persen

“Sebagai contoh, untuk Dinas PUPR untuk pengerjaan jalan provinsi di daerah Pangmilang. Sehingga, kita bisa mendapatkan anggaran dana untuk RKPD tahun 2022,” Ujarnya.

Ia mengatakan rancangan rencana kerja yang sudah disampaikan OPD dalam aplikasi SIPD akan dirasionalisasikan berdasarkan prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah

Di dalam forum ini, terdapat 281 usulan musrebang di tingkat kecamatan dan 842 usulan pokok pikiran DPRD Kota Singkawang. Usulan-usulan prioritas yang masuk dalam aplikasi SIPD diverifikasi dan direkomendasikan oleh OPD pengampu. Dari usulan tersebut, total dana perkiraan yang terhitung sebanyak Rp1,3 trilliun.

Baca Juga :  Midji - Tjhai Chui Mie dan Irwan Pancang Tiang Pertama Masjid Agung Singkawang

Namun, dana yang dimiliki Pemerintah kota Singkawang saat ini berkisar Rp900 miliar saja. Tjhai Chui Mie meminta setiap perangkat daerah Kota Singkawang mengevaluasi dan meninjau usulan musrenbang kecamatan.

“Saya minta lakukan peninjauan atas hasil musrenbang tiap kecamatan. Dari hasil tinjauan itu, kita lihat kembali, mana yang memang menjadi kepentingan bersama dan mana yang menjadi kepentingan perseorangan. Jika untuk masyarakat umum, itu yang diprioritaskan menyesuaikan dana APBD,” ujarnya.

 

Comment