Vaksinasi Petugas Publik Mulai Pekan Depan

KalbarOnline.com – Program vaksinasi Covid-19 terus dikebut. Kemarin (11/2) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan sudah ada 1 juta tenaga kesehatan (nakes) yang divaksin. Pekan depan giliran petugas publik yang akan mendapatkan vaksin.

Nakes yang sudah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk divaksin hampir 1,3 juta orang. Namun, ada sebagian yang memiliki komorbid dan sedang hamil. Mereka tidak diperkenankan untuk ikut vaksinasi. Secara keseluruhan, pada tahap awal ini target nakes yang akan divaksin sebanyak 1,48 juta orang. Dengan demikian, target tersebut sudah tercapai 85 persen.

Rencananya, kekurangannya diselesaikan akhir bulan ini. Karena itu, vaksinasi bisa dilanjutkan untuk petugas publik.

’’Yang termasuk kriteria petugas publik, antara lain, orang yang pekerjaannya sehari-hari bertemu dengan orang banyak,’’ ucap Budi.

Vaksinasi untuk warga lanjut usia (lansia) atau yang berumur di atas 60 tahun juga dapat dipercepat. Sebab, vaksinasi lansia sudah dimulai awal minggu ini. ’’Targetnya adalah memberikan vaksin untuk 181,5 juta rakyat Indonesia berusia di atas 18 tahun,’’ katanya.

Kemarin Menkes Budi beraudiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dialog itu, Budi meminta KPK mengawasi program vaksinasi Covid-19. Dia juga meminta pendampingan dari KPK agar program tersebut berjalan sesuai harapan. Terkait dengan transparansi, Budi mengatakan bahwa pihaknya selalu memberikan informasi pengadaan vaksin kepada KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan membantu Kemenkes dalam mengawasi pengadaan vaksin Covid-19. ’’KPK harus melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi,’’ ungkap Firli.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah. Sebab, pekan depan vaksinasi untuk petugas publik dimulai. Masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi harus didahulukan. Jokowi mencontohkan pasar dan sektor jasa yang padat interaksi. ”Bukan orang ke orang, tapi komunal,” sarannya.

Baca juga: Menkes: Bunuh Covid-19 dengan Vaksin, Tiap Hari 1 Juta Orang Disuntik

Pemda berkewajiban melakukan perencanaan dan pemetaan secara matang mengenai pihak-pihak yang diprioritaskan mendapat vaksin. ”Pemerintah daerah, pemerintah kota, juga harus mempersiapkan betul vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota. Juga manajemen vaksinasinya di lapangan,” imbuhnya.

Pemda juga harus memperbanyak program padat karya di wilayah masing-masing. Itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Program-program padat karya dimaksudkan untuk menyediakan lapangan kerja. Jokowi mencontohkan perbaikan jalan kampung, perbaikan saluran air di kota, perbaikan puskesmas dan posyandu, serta perbaikan sekolah, lakukan semuanya dengan padat karya. Pemerintah pusat pun melakukan hal yang sama.

Kapolri Kerahkan 40 Ribu Bhabinkamtibmas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengerahkan 40.366 personel bhabinkamtibmas se-Indonesia untuk menjadi pelacak atau tracer. Mereka bertugas mendeteksi persebaran Covid-19. ”Tracer ini disiagakan untuk membantu tenaga kesehatan,” ujarnya.

Polri juga menyiagakan 13.500 personel tenaga kesehatan. Sebanyak 900 orang di antaranya telah dilatih sebagai vaksinator oleh Kemenkes. ”Sisanya dengan jumlah 12.600 orang akan mendapatkan pelatihan serupa dalam waktu dekat,” tegasnya dalam apel serentak kesiapan bhabinkamtibmas dan tenaga kesehatan sebagai tracer dan vaksinator kemarin.

Listyo berharap personel Polri yang dilibatkan dalam penanganan Covid-19 bisa menjadi tenaga profesional. ”Saya juga minta terus bersinergi dengan TNI,” ucapnya. Sesuai arahan presiden, seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu menerapkan disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan. Optimisme masyarakat harus dijaga dengan keseriusan dan upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi ini. ”Apel ini merupakan wujud keseriusan Polri,” tegasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: