KalbarOnline.com – Selandia Baru menutup akses dialog tingkat tinggi dan hubungan dengan Myanmar. Selain itu, Selandia Baru melarang pimpinan militer Myanmar masuk setelah adanya kudeta. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Selasa (9/2).

Ardern saat memberi keterangan kepada pers, mengatakan Selandia Baru akan memastikan program-program bantuannya tidak melibatkan dan menguntungkan pemerintah junta militer Myanmar.

“Kami mengirim pesan tegas bahwa kami akan melakukan apapun dari sini di Selandia Baru dan salah satunya adalah menghentikan dialog tingkat tinggi, serta memastikan dana bantuan yang kami berikan ke Myanmar tidak mendukung rezim militer,” kata Ardern.

Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing Sebut Alasan Kudeta Militer Myanmar Dilakukan

Setidaknya ada sekitar Rp 426,2 miliar yang diberikan oleh Wellington ke Naypyitaw dalam kurun waktu 2018 sampai 2021 menurut Ardern.

Selandia Baru tidak mengakui pemerintahan militer dan meminta otoritas junta militer untuk segera membebaskan seluruh tahanan politik, serta memulihkan pemerintahan sipil di Myanmar seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta. Dia menambahkan Pemerintah Selandia Baru telah menyetujui larangan masuk dan larangan perjalanan bagi pimpinan militer di Myanmar. Ketentuan itu akan ditetapkan pada beberapa minggu ke depan.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, berjanji akan menggelar pemilihan umum yang baru dan menyerahkan kekuasaan ke pemenang pemilu. Pengumuman itu disampaikan Hlaing untuk menenangkan massa yang berunjuk rasa memprotes kudeta militer.

Militer Myanmar meluncurkan kudeta terhadap pemerintah, Senin (1/2), dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, politisi dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi.

Tidak lama setelah kudeta, militer menetapkan status darurat yang berlaku selama satu tahun. Selama status darurat berlaku, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Myanmar berada di bawah kendali pimpinan tertinggi, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar, lewat pernyataan resmi yang dibacakan oleh Myawaddy Television (MWD) pada 1 Februari, mengatakan status darurat ditetapkan untuk mencegah perpecahan antarkelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut otoritas militer, pemerintah gagal menyelesaikan sengketa daftar pemilih pada pemilihan umum 8 November 2020.

Meski demikian, klaim tersebut ditolak oleh sejumlah aktivis HAM dan demokrasi di Myanmar. Menurut kelompok itu, kudeta merupakan salah satu cara Jenderal Min Aung Hlaing mempertahankan kekuasaannya lima bulan jelang dia masuk masa pensiun.

Saksikan video menarik berikut ini: